ANALISIS DATA

Indonesia Darurat Ruang Perawatan Covid-19


Dimas Jarot Bayu

6 Januari 2021, 08.41

Foto: Joshua Siringo Ringo/Katadata

Tingkat keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU di rumah sakit mencapai 62,7% secara nasional. Padahal ada potensi lonjakan kasus Covid-19 baru usai libur panjang akhir tahun lalu.


Indonesia sedang menghadapi krisis tempat tidur di rumah sakit (RS) untuk penanganan Covid-19. Kondisi ini seiring terus meningkatnya kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir. Penyebabnya, antara lain penerapan 3T (testing, tracking, dan testing) belum efektif.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat tingkat keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU di RS telah mencapai 62,7% dari kapasitas nasional yang sebesar 68.055 unit per 28 Desember 2020. Angka ini melampaui ketetapan batas ideal dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang sebesar 60% di tiap negara.

DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan tingkat keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU RS tertinggi nasional, yakni 79%. Posisi selanjutnya ditempati Banten (77%), Jawa Barat (76%), Jawa Timur (73%), Jawa Tengah (71%), DKI Jakarta (69%), Sulawesi Selatan (66%), Sulawesi Tengah (63%), Kalimantan Tengah (60%), dan Kalimantan Timur (60%).   

Tingkat keterpakaian tempat tidur di RS Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran juga tercatat di atas 60%. Per 4 Januari 2021, Tower 4, 6, dan 7 RSD Wisma Atlet sudah terisi 2.932 pasien dari 4.424 tempat tidur tersedia atau sebesar 66,3%. Tower 5 RSD Wisma Atlet telah terisi 957 orang dari kapasitas 1.570 tempat tidur atau sebesar 60,9%.

Sementara di RSKI Pulau Galang, jumlah pasien yang dirawat karena terinfeksi corona mencapai 146 orang atau setara 40,6% dari kapasitas 360 tempat tidur.

 

Hal ini tak lepas dari terus meningkatnya kasus corona di Tanah Air. Tingkat kepositifan atau positivity rate Covid-19 nasional mencapai 29,55% pada 2 Januari 2021, menjadi rekor tertinggi sejak virus menyebar di negeri ini pada 2 Maret 2020.

Pada 3 Januari 2021, total kasus corona nasional mencapai 765.350 orang. Sebanyak 110.679 di antaranya berstatus akif dengan 42.638 orang pasien membutuhkan perawatan.

Deretan provinsi dengan tingkat keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU RS tertinggi pun masuk ke dalam 15 besar penyumbang kasus Covid-19 nasional. DI Yogyakarta yang di posisi pertama tingkat keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU RS, memiliki total kasus Covid-19 sebanyak 12.897 orang dengan jumlah kasus aktif mencapai 3.884 orang dan berada di urutan ke-14 nasional.

Lalu, Banten yang di posisi kedua tingkat keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU RS, memiliki total kasus Covid-19 sebanyak 18.839 orang dengan jumlah kasus aktif mencapai 8.158 orang dan berada di peringkat ke-7 nasional.

Sementara, DKI Jakarta yang di posisi keenam tingkat keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU RS, memiliki total kasus Covid-19 tertinggi nasional dengan 189.243 orang dan 15.333 orang di antaranya berstatus aktif.

Tingkat keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU RS di DKI Jakarta lebih rendah ketimbang DI Yogyakarta dan Banten lantaran memiliki jumlah kapasitas lebih tinggi. Kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU RS di Ibu Kota sebanyak 11.602 unit. Jauh dibandingkan DI Yogyakarta dan Banten yang masing-masing 777 dan 2.506 unit.

Seluruh provinsi yang masuk ke dalam 10 besar tingkat keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU RS tertinggi nasional, pun masih memiliki rasio pelacakan isolasi (RLI) Covid-19 yang rendah. Berdasarkan data KawalCovid-19, RLI di DI Yogyakarta hanya 2,27 dan Banten hanya 1,45 per 3 Januari 2020.

RLI DKI Jakarta pun hanya 1,87. Idealnya, RLI mencapai 30 per kasus positif Covid-19 untuk dapat menekan laju penyebaran pagebluk di satu wilayah. Akibatnya, banyak kasus positif yang tidak terdeteksi dan baru diketahui setelah gejala semakin parah dan perlu mendapatkan perawatan di RS. Beban RS pun semakin berat oleh kasus yang tak tertangani dini di saat kapasitas masih minim.    

 

 

Krisis Tempat Tidur Berpotensi Terus Berlanjut

Tingkat keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU RS berpotensi terus meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Ini mengingat mobilitas masyarakat yang mengalami kenaikan selama libur Natal dan Tahun Baru 2021, meski pemerintah telah memangkasnya selama tiga hari.

Melihat pengalaman beberapa waktu lalu, peningkatan mobilitas masyarakat saat libur panjang berbanding lurus dengan naiknya kasus corona di Indonesia. Misalnya saja saat libur Idul Fitri pada 22-25 Mei 2020, kasus corona meningkat sekitar 69%-93% dalam rentang waktu 10-14 hari setelahnya.

Kasus corona juga meningkat 58%-118% dalam rentang waktu 10-14 hari setelah libur HUT RI pada 15-17 Agustus 2020 dan Tahun Baru Islam pada 20-23 Agustus 2020. Pasca-libur panjang 28 Oktober - 1 November 2020, kasus corona meningkat 17%-22% dalam rentang waktu 8-22 hari.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga memperkirakan tingkat keterisian tempat tidur isolasi dan ICU RS akan melonjak dalam 10-14 hari pasca-libur Natal dan Tahun Baru 2021.

"Jadi kalau liburan selesai di tanggal 1 atau 2 Januari, (peningkatan keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU RS) ini akan terjadi sekitar tanggal 16-18 (Januari)," kata Budi dalam konferensi virtual, Senin (28/12).

Jika tingkat keterisian tempat tidur isolasi dan ICU RS terus naik, pasien yang terinfeksi corona dapat tidak tertangani dengan baik. Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, hal tersebut akan membuat semakin banyak orang yang meninggal dunia karena corona.

“Dampak buruk dari tidak tertangani ya kematian,” kata Dicky kepada Katadata.co.id, Senin (4/1).

Hingga 3 Desember 2020, jumlah orang yang telah meninggal dunia akibat corona di Indonesia mencapai 22.734 orang. Jumlah tersebut mencapai 3% dari total kasus positif corona di Tanah Air.

Guna mengantisipasi hal itu, Dicky menyarankan pemerintah untuk mencegah peningkatan penularan kasus corona. Dia juga meminta pemerintah melakukan penguatan fasilitas kesehatan untuk penanganan corona dengan menambah jumlah RS darurat di Indonesia.

Dicky juga menyarankan pemerintah bisa melakukan penguatan sistem deteksi corona yang meliputi peningkatan pemeriksaan dan RLI. “Kemudian upaya di masyarakat dengan pencegahan itu sudah enggak cukup 3M. Mobilitas, interaksi, dan kerumunan harus dibatasi, bahkan dicegah pada beberapa kondisi,” kata Dicky.

Lebih lanjut, Dicky meminta pemerintah menyiapkan skenario pemilahan pasien yang membutuhkan perawatan di RS. Hal serupa disarankan epidemiolog dari Universitas Indonesia Iwan Ariawan.

Menurut Iwan, tidak semua orang yang terinfeksi corona memerlukan perawatan di RS. Orang-orang dengan gejala corona ringan atau tanpa gejala bisa melakukan isolasi secara mandiri di rumah atau fasilitas yang telah disiapkan pemerintah.

“Sehingga yang masuk RS benar-benar yang butuh perawatan. Sayang kalau perawatannya dipakai untuk pasien Covid-19 yang tidak bergejala,” kata Iwan.

Di samping itu, Iwan berharap perbaikan sistem informasi untuk rujukan perawatan pasien corona di RS. Menurutnya, sistem informasi RS untuk rujukan perawatan pasien corona masih belum terintegrasi dengan baik selama ini.

Hal tersebut membuat orang yang terinfeksi corona kerap kesulitan mendapatkan perawatan di RS, meski tingkat keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU secara provinsi belum penuh.

 “Kita banyak mendapat cerita pasiennya dari satu RS ke RS lain mencari sendiri. Itu kan seharusnya tidak terjadi,” kata Iwan.

Iwan mengatakan, perbaikan sistem informasi  tersebut dapat dilakukan dari dua sisi. Dari sisi pemerintah, ia meminta ada aturan yang memudahkan proses berbagi informasi kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU antar-RS.

Dari sisi pengelola RS, Iwan menilai perlu kemauan berbagi informasi kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU, khususnya di masa pandemi corona.

“Kalau dari segi teknologi informasi zaman sekarang sudah tidak masalah untuk persoalan seperti itu,” kata dia.

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi