Debat Kedua Berakhir, Berikut Jadwal Debat Selanjutnya
Debat Kedua Pilpres 2024 telah berakhir. Selanjutnya tiga pasangan calon presiden akan menggelar debat kedua pada Minggu, 7 Januari 2024.
Tema debat kedua ini yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.
Berikut jadwal debat selanjutnya:
- Debat Ketiga: Minggu, 7 Januari 2024
- Debat Keempat: Minggu 14 Januari 2024
- Debat Kelima: Minggu, 4 Februari 2024
Tutup Debat, Mahfud Sampaikan 21 Program Senilai Rp 2.500 Triliun
Menutup Debat Kedua Pilpres 2024, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menjabarkan 21 programnya. "Senilai Rp 2.500 triliun selama lima tahun," katanya.
Ke-21 program tersebut adalah:
- 17 juta lapangan kerja
- Satu desa, satu fasilitas kesehatan, satu tenaga kesehatan
- Uang saku kader Posyandu
- 10 juta hunian punya rumah, semudah punya motor
- Sekolah dpt gaji, lulus pasti kerja
- Satu keluarga miskin satu sarjana
- Perempuan maju
- Buruh naik kelas
- Kuliah gratis untuk anak prajurit TNI dan Bhayangkara
- Mudah berusaha, termasuk untuk UMKM dan koperasi
- Masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi
- Guru ngaji dan agama lain dihaji
- Pasokan pangan dan harga "enak" di kantung
- Lansia bahagia, anak-cucu gembira
- Petani bangga bertani
- Di laut kita jaya, nelayan sejahtera
- Disabilitas mandiri dan berprestasi, satu desa, satu mobil akses
- Internet super cepat gratis dan merata
- Bantuan sosial pasti lanjut tapi harus tepat sasaran
- Sikat korupsi, kolusi, nepotisme (KKN)
- KPT Sakti
Gibran Tutup Debat, Ucapkan Terima Kasih ke Prabowo
Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menutup debat dengan mengucapkan terima kasih untuk calon presidennya, Prabowo Subianto.
"Terima kasih, Pak Prabowo yang memberi saya kesempatan untuk ikut kontestasi ini dan menjadi bagian perjalanan Indonesia Emas," katanya.
Ia juga mengatakan menyinggung lawannya, Muhaimin Iskandar dan Muhaimin Iskandar. "Saya senang bisa sepanggung dengan orang hebat," ucap Gibran.
Tutup Debat, Muhaimin: Kami Menggagas Slepetnomics
Debat Kedua Pilpres 2024 telah berakhir. Dalam pidato penutupnya, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengatakan sarung merupakan simbol kesetaraan dan keadilan.
"Di tangan yang baik bisa untuk slepet atas ketidakadilan dan kecurangan," katanya. "Yang tidak ada di kebijakan ekonomi itu keberanian untuk mewujudkan aturan main yang adil. Itulah kami menggagas slepetnomics."
Gagas ini, menurut dia, sudah diuji para pakar berbasis pengalaman batin dan rasa. Proyek yang menyedot uang rakyat akan ia slepet. "Kecurangan pembuat aturan akan kami slepet," kata Muhaimin.
Gibran Tanya soal Peringkat SGIE, Muhaimin Tak Paham
Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, bertanya soal peringkat SGIE alias State of the Global Islamic Economy ke cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar.
Muhaimin menjawab tidak paham. "Saya tidak pernah dengar istilah SGIE," katanya.
Ia lalu bertanya apa itu SGIE ke Gibran. Waktu untuk menjawab terpaksa disetop untuk menjelaskan istilah tersebut.
Setelah penjelasan, Muhaimin akhirnya dapat menjawab pertanyaan tersebut. "Bisa dilakukan dengan menyiapkan seluruh perangkat regulasi untuk tumbuh kembang industri halal, termasuk membantu sertifikasi bagi UMKM kita," katanya.
Cek Data: Ketimpangan Kekayaan RI yang Disinggung Cak Imin
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyoroti ketimpangan kekayaan di Indonesia.
Dalam sesi paparan visi-misi, laki-laki yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, "Bayangkan, 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil."
Bagaimana data ketimpangan tersebut? Simak data lengkapnya pada grafik Databoks ini.
Manfud Bertanya soal Rasio Pajak ke Gibran: Target Tak Rasional
Pada sesi kelima Debat Kedua Pilpres 2024, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, berrtanya ke cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.
"Dalam visi-misi Anda rasio pajak akan dinaikkan. Dalam simulasi kami tidak masuk akal karena pertumbuhan ekonomi harus 10%, padahal sekarang hanya 5%," katanya. "Bagaimana Anda menaikkan rasio pajak itu?"
Gibran lalu menjawabnya dengan mengatakan akan membuat badan khusus penerimaan negara yang bertanggung jawab langsung ke presiden. "Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Cukai akan dilebur. Jadi, fokus penerimaan pajak saja," ucapnya.
Mahfud Sebut Ekonomi di Era Reformasi Tak Pernah Tumbuh 7%, Benarkah?
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di era reformasi tak pernah mencapai di atas 7%. Ia menyebut, korupsi menjadi penyebab utama ketidakmampuan ekonomi Indonesia tumbuh tinggi.
"Ekonomi Indonesia tidak pernah mencapai 7%. Itu hanya dicapai pada 1989-1991 di era oder baru," ujar Mahfud dalam debat capres pada Jumat (22/12).
Apakah benar demikian? Baca berita selengkapnya pada tautan ini.
Cak Imin Mau Bangun 40 Kota Setara Jakarta, Gibran: Tapi Kok Nolak IKN?
Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ingin 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta untuk menampung jumlah penduduk di Indonesia.
"Kami memiliki satu tekad, di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk," kata lelaki yang akrab disapa Cak Imin dalam Debat Capres, Jumat (22/12).
Gibran meresponnya dengan menyinggung pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Seperti apa jawabannya? Klik dalam tautan berikut ini.
Panas Gibran vs Mahfud soal Teknologi Penyimpanan Karbon
Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, bertanya ke cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, bertanya soal teknologi penyimpanan karbon atau carbon capture storage. "Saya ingin bertanya, bagaimana regulasi carbon capture storage?" tanya Gibran.
Mahfud lalu menjawab pembuatan regulasi harus sesuai prosedur, dimulai dari membuat naskah akademik. "Bagi saya apapun yang akan kita bangun harus ada sistem pengawasan keuangannya. Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum SIPD (sistem informasi pembangunan daerah)," katanya.
Gibran langsung meresponnya. "Kalau masalah SIPD saya pasti tahu. Saya pakai untuk anggaran kami (di Solo). Pak Mahfud menjawa dua menit tapi belum menjawab pertanyaans aya soal regulasi. Tidak perlu ngambang ke mana-mana," katanya.
Mahfud meresponnya dengan mengatakan dalam membuat hukum perlu ada naskah akademik. "Gimana cara bikin peraturan? Ya sesederhana itu saja, bikin naskah akademik," ucapnya.