Jokowi: Aturan Perizinan Jadi Alat Korupsi dan Pemerasan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut aturan dalam hal perizinan yang ada saat ini berpotensi menjadi alat untuk pemerasan, korupsi, dan transaksi ilegal. Oleh sebab itu dirinya meminta jajarannya di tingkat pusat hingga daerah agar segera menyederhanakan perizinan.

Hal ini dikatakan Jokowi dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12). Jokowi menyebut aturan yang ada kerap menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi peraturan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik, namun di sisi lain aturan tersebut jadi potensi objek korupsi.

(Baca: Pemerintah Ancam Cabut Kewenangan Pemda yang Menghambat Bisnis)

Oleh sebab itu dia meminta semua aturan yang menyulitkan masyarakat dan dunia usaha segera disederhanakan karena membuat negara ini tidak efisien dan menurunkan produktivitas bangsa. "Banyak yang menggunakan bahasa abu-abu, surat klarifikasi pun bisa jadi objek transaksi," kata Jokowi.

Mantan Walikota Solo tersebut menyebutkan ada sekitar 42 ribu aturan yang terkait perizinan usaha, perlu dipangkas. Dengan perkembangan dunia yang berubah sangat cepat saat ini, seharusnya tidak bisa lagi ada peraturan pemerintah yang menghambat. Hal ini bisa membuat Indonesia berjalan lambat dan tak bisa mengikuti perkembangan dunia.