Kementerian BUMN Kaji Perubahan Standar Akuntansi Pertamina

Kajian tersebut pun harus dilakukan dengan melibatkan para ahli akuntansi keuangan bersama dengan pihak Pertamina.
Miftah Ardhian
8 Juli 2017, 10:00
Pertamina
Katadata | Arief Kamaludin

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih mengkaji usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai perubahan standar akuntansi keuangan yang selama ini digunakan oleh PT Pertamina (Persero). Usulan ini dinilai bisa meringankan keuangan perusahaan migas negara itu dalam menggarap proyek kilang minyak.

Deputi Bidang Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah mengatakan pihaknya masih perlu melakukan kajian terkait dengan usulan untuk mengubah standar akuntansi keuangan ini. Kajian tersebut pun harus dilakukan dengan melibatkan para ahli akuntansi keuangan bersama dengan pihak Pertamina.

Sebelum kajian ini rampung, pihaknya belum bisa menentukan langkah apa yang akan dilakukan ke depan terkait dengan usulan tersebut. "Masih kami kaji dulu lah," ujar Edwin kepada Katadata saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (7/7).

(Baca: Jokowi Minta Pertamina Ubah Standar Akuntansi Agar Proyek Kilang Mulus)

Sebelumnya, Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi mengatakan masih mempelajari secara rinci mengenai dampak dari perubahan sistem tersebut. Saat ini perusahaannya menggunakan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 8 (ISAK 8). “Kami lihat posibilities-nya kemungkinannya," kata dia.

Pertamina memang sedang mengalami kendala keuangan dalam menggarap proyek kilang minyak. Salah satu penyebabnya adalah kewajiban membeli seluruh produk hasil olahan kilang. Jika Pertamina membeli seluruh produk hasil olahan kilang minyak, maka beban utang yang dimiliki mitranya juga akan tercatat dalam laporan keuangan. Ini tentu akan menjadi masalah dan menghambat Pertamina saat akan mencari pendanaan.

Alhasil Pertamina meminta mitranya, seperti Saudi Aramco di Kilang Cilacap dan Rosneft di Kilang Tuban untuk ikut menyerap produk hasil olahan kilang. Selain itu juga perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki negara ini juga berencana mengatur ulang jadwal pembangunan kilang.

(Baca: (Baca: Rosneft dan Aramco Diminta Serap Hasil Kilang Tuban dan Cilacap)

Usulan ini pertama kali disuarakan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar. Dirinya mengatakan sudah menyampaikan kendala keuangan yang dialami perusahaan pelat merah itu dalam menyelesaikan proyek kilang kepada Presiden Jokowi. Hasilnya, Presiden menyarankan agar Pertamina mengubah sistem akuntansi yang selama ini mereka pakai yakni ISAK 8.

Langkah ini pun pernah diterapkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN). "Presiden bilang, tolong diselesaikan dengan 'cara PLN'," kata Arcandra pertengahan Juni lalu.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait