Masih Tunggu Sertifikasi, Proyek 9 Bendungan Belum Dilelang

"Saya bisa mengerti (sertifikasinya belum bisa selesai), karena kalau ada retak (pada konstruksi bendungan) malah bisa berbahaya"
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
26 Mei 2017, 16:55
Bendungan
ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Hingga bulan ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih belum bisa melelang sembilan proyek bendungan baru. Padahal, sepanjang lima bulan pertama tahun lalu, kementerian telah berhasil melelang dan menandatangani kontrak satu proyek, yakni Bendungan Kuwil di Sulawesi Utara.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kenterian PUPR Imam Santoso mengatakan molornya jadwal lelang proyek bendungan tahun ini dikarenakan desain sembilan bendungan tersebut masih belum memiliki sertifikasi dari Komisi Keamanan Bendungan. Hingga kini komisi tersebut masih mengkaji desain yang telah disesuaikan dengan kondisi tanah di wilayahnya masing-masing.

"Saya bisa mengerti (sertifikasinya belum bisa selesai), karena kalau ada retak (pada konstruksi bendungan) malah bisa berbahaya," kata Imam saat pemaparan progres bendungan di kantornya, Jakarta, Jumat (26/5). (Baca: Pemerintah Tawarkan 4 Proyek Waduk Senilai Rp 4,5 Triliun ke Tiongkok)

Meski demikian Kementerian PUPR masih menargetkan tiga bendungan yakni Bendungan Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Bendungan Sidan di Bali, serta Way Apu di Maluku dapat mulai proses lelang pada bulan depan. Kementarian akan terus berupaya mengejar target tersebut.

Sementara enam proyek bendungan lainnya akan mulai dilelang pada paruh kedua tahun ini. Enam bendungan tersebut adalah Bendungan Komering II (Sumatera Selatan), Baliem (Papua), Lausimeme (Sumatera Utara), Bener (Jawa Tengah), Temef (Nusa Tenggara Timur), dan Rukoh (Aceh).

Di luar proyek yang baru akan dilelang, Imam mengaku tahun ini akan ada tiga bendungan yang akan selesai pengerjaannya. Ketiganya adalah Bendungan Raknamo (Nusa Tenggara Timur), Bendungan Tanju (Nusa Tenggara Barat), serta Bendungan Marangkayu (Kalimantan Timur).

"Percepatan kami lakukan terutama pada Bendungan Raknamo sehingga September bisa selesai," kata Imam. Target penyelesaian Bendungan Raknamo ini 1,5 tahun lebih cepat dari yang diharapkan sebelumnya. Hingga saat ini progres fisik pengerjaan proyek Bendungan Raknamo sudah mencapai 92,6 persen. 

Untuk Bendungan Tanju, saat ini progres pengerjaannya baru 75 persen. Namun, Imam meyakini proyek tersebut akan rampung tahun ini. Lebih cepat dari target awalnya, yakni tahun depan. Sementara Bendungan Marangkayu sebenarnya sudah selesai 100 persen konstruksinya. Hanya ada sedikit penyelesaian lagi terkait tanah untuk genangan airnya.

Selain itu, kementerian juga sedang mengejar penyelesaian pembangunan proyek satu bendungan lagi, yakni Bendungan Logung di Kudus-Jawa Timur. Harapannya pengerjaan bendungan ini akan rampung pada akhir tahun 2017, atau paling tidak awal tahun depan. (Baca: Jokowi: Pembangunan Waduk Sei Gong di Batam Bisa Dipercepat)

Secara total, pemerintah menargetkan pembangunan 65 bendungan hingga 2019. Sebanyak 16 bendungan diantaranya merupakan lanjutan proyek yang belum selesai pada 2014. Sisanya, 49 bendungan merupakan proyek baru yang akan dibangun pada periode 2015-2019. 

Sampai dengan tahun 2016 telah diselesaikan pembangunan tujuh bendungan, yaitu Bendungan Rajui, Bendungan Jatigede, Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Titab, Bendungan Paya Seunara, dan Bendungan Teritib. Targetnya pada akhir 2019 akan ada 29 bendungan baru yang bisa beroperasi.

Direktur Pengembangan Jaringan Air Trisasongko Widianto mengatakan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sudah siap mendanai pengadaan lahan untuk proyek bendungan tahun ini. Total dana yang akan dikucurkan LMAN untuk kebutuhan lahan tersebut mencapai Rp 2,37 triliun.

"Alokasinya akan kami gunakan untuk (pembangunan) 24 bendungan," katanya. (Baca: 80 Persen Sumber Daya Air Indonesia Belum Termanfaatkan)

Video Pilihan

Artikel Terkait