Polri Sebut Penerapan Tax Amnesty Tergantung Arah Politik

Kalau UUnya jadi siapa yang bisa melawan Jadi bukan masalah boleh atau tidak boleh tapi sekali lagi ini masih tergantung arah politik
Safrezi Fitra
1 Juni 2015, 19:02
Katadata
KATADATA

KATADATA ? Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyebut keputusan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, masih tergantung arah politik. Jika banyak pihak sepakat, maka kebijakan ini bisa saja diterapkan dalam waktu dekat.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri Viktor Simanjuntak mengatakan saat ini memang belum ada ketentuan dan Undang-Undang yang mengatur tentang tax amnesty. Namun, aturan ini bisa saja dengan mudah dikeluarkan jika ada kesepakatan secara nasional antara pemerintah, DPR, dan penegak hukum.

(Baca: Tax Amnesty Tetap Diupayakan Tahun Ini)

?Kalau UU-nya jadi, siapa yang bisa melawan. Jadi bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi sekali lagi ini masih tergantung arah politik,? kata Viktor saat dihubungi Katadata, Senin (1/6).

Advertisement

Beberapa waktu lalu, Ditjen Pajak melakukan FGD (focus group discussion) untuk membahas tax amnesty, dengan mengundang perwakilan dari DPR, ekonom, dan penegak hukum. Viktor mengakui dari pihak kepolisian pun ikut hadir.

(Baca: Diskusi Ditjen Pajak-DPR soal Tax Amnesty Dipertanyakan)

Viktor menyadari bahwa usulan untuk memberikan pengampunan bagi wajib pajak yang tersangkut kasus pidana ini cukup sensitif. Akan ada banyak pihak yang menolak, apalagi hal ini terkesan terburu-buru jika dilakukan tahun ini. Namun, kebijakan ini bisa saja diberlakukan dalam waktu dekat, mengingat potensi penerimaan negara yang bisa didapat.

?Kalau uang itu tidak kembali ke Indonesia, apa yang harus kita lakukan?? kata Viktor.

Viktor menyarankan agar pemerintah melakukan kajian terlebih dahulu mengenai penerapan pengampunan pajak di negara lain, terutama negara-negara yang berhasil memberlakukan aturan ini. Kementerian Keuangan bisa saja mempelajari sanksi yang diberikan perbankan Singapura terhadap dana-dana bermasalah.

 ?Di Singapura kalau ada nasabah yang bermasalah maka uangnya bisa langsung disita atau diparkir 2 sampai 3 tahun di bank. Selain itu ada denda yang diberikan sebesar 0,01 persen dari jumlah uang yang ada di rekeningnya,? ujar dia. 

(Baca: Pengampunan Pidana Pajak Koruptor Tunggu Persetujuan DPR)

Terkait keringanan pidana korupsi bagi koruptor yang melunasi pajaknya,  Viktor memiliki pendapat lain. Menurut dia, koruptor bisa mendapatkan keringanan pidana ataupun pembebasan dari hukuman pajak, asalkan membayar ganti rugi. Nilai ganti rugi ini minimal lebih besar dari dana yang sebelumnya telah diambil. Misalnya, jika seseorang melakukan korupsi Rp 10, maka dia harus mengembalikan ke negara sebesar Rp 11.

Wacana tax amnesty ini telah berkembang menjadi special amnesty. Kebijakan pengampunan ini tidak hanya mencakup pidana pajak, tapi termasuk pengampunan pidana umum dan khusus. Bagi wajib pajak yang tersangkut korupsi dan melaporkan dananya, maka sanksi pidananya tidak akan bertambah. Namun, bagi yang belum ditetapkan sebagai tersangka dan melaporkan dananya, maka status pidana hukumnya masih akan dikaji bersama penegak hukum lainnya. 

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait