Pemerintah Targetkan Devisa Pariwisata Capai US$ 17,6 Miliar

Bank Indonesia berharap angka itu bisa memperbaiki defisit transaksi berjalan tahun ini.
Image title
Oleh Rizky Alika
18 Maret 2019, 15:56
Gubernur Baru BI Perry Warjiyo
Arief Kamaludin|Katadata
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berharap sektor pariwisata bisa menjadi penyumbang devisa terbesar tahun ini, setelah kelapa sawit dan batu bara.

Pemerintah berupaya memperbaiki defisit transaksi berjalan tahun ini. Salah satu caranya dengan meningkatkan penerimaan dari sektor pariwisata menjadi US$ 17,6 miliar (Rp 250,3 triliun).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, sektor ini bisa menjadi penyumbang devisa terbesar, setelah kelapa sawit dan batu bara. "Langkah ini penting untuk menambah pasokan valas di dalam negeri dan menstabilkan rupiah," kata Perry di kantornya, Jakarta, Senin (18/3).

Sepanjang 2018, sektor pariwisata menyumbang devisa sebesar US$ 14,11 miliar. Dari tahun ke tahun angkanya cenderung naik. Pada 2017, devisa pariwisata mencapai US$ 13,1 miliar, sebelumnya pada 2016 sebesar US$ 11,2 miliar, dan 2015 sebesar US$ 10,76 miliar.

Sumber-sumber pemasukan devisa pariwisata berasal dari tiket penerbangan, hotel, restoran, serta produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang besar sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dari total devisa US$ 17,6 miliar, pemerintah memperkirakan jumlah wisatawan mancanegaranya mencapai 20 juta kunjungan dalam setahun. Target itu naik 20,48% dari capaian tahun lalu yang hanya 16,6 juta kunjungan.

(Baca: BI Optimistis Defisit Transaksi Berjalan Susut Mulai Kuartal I 2019)

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Statistik Yati Kurniati Yati Kurniati sepakat dengan hal itu. Ia mengatakan, pariwisata dapat menarik investor dan turis asing sehingga mendatangkan devisa dan berkontribusi positif bagi neraca transaksi berjalan. "Pariwisata adalah quick win yang bisa kelihatan hasilnya," kata dia.

Contoh nyatanya terjadi di Thailand. Negeri Gajah Putih itu mengalami defisit transaksi berjalan sebesar 0,4% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada 2012. Angkanya semakin dalam di tahun berikutnya menjadi 1,2%.

Namun, pada 2014, kondisinya menjadi surplus sebesar 10,6% terhadap PDB. Kondisi ini terjadi karena Thailand meningkatkan ekspor dan pariwisatanya. Tahun lalu, surplus neraca berjalannya mencapai US$ 37 miliar (Rp 526,1 triliun). Sebanyak US$ 23 miliar berasal dari ekspor dan sisanya pariwisata.

(Baca: Jaga Rupiah dan Inflasi, BI Lanjutkan Kebijakan Antisipatif di 2019)

Sementara itu, Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) sebesar US$ 31,1 miliar atau 2,98% terhadap PDB pada 2018. Realisasinya nyaris dua kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu Rp 16,2 miliar atau 1,6% dari PDB.

Defisit yang melebar menunjukkan kebutuhan valuta asing (valas) impor barang dan jasa tidak bisa diimbangi pasokan valas dari ekspornya. Artinya, ekspor loyo, tapi impor melonjak. Akibatnya, rupiah rentan terhadap gejolak.

 

Reporter: Rizky Alika
Editor: Sorta Tobing

Video Pilihan

Artikel Terkait