Berita Terkini Bappenas - Kabar Terbaru Hari ini

Prabowo Subianto, presiden terpilih, tengah berencana mengumumkan dua kandidat potensial untuk posisi Kepala Bappenas dalam kabinet baru, yakni Bambang Brodjonegoro dan Rachmat Pambudy

Program makan bergizi gratis di Indonesia dirancang untuk memanfaatkan pangan lokal, memperkuat kedaulatan pangan dan mengurangi sampah makanan.

Bappenas menilai penerapan ekonomi hijau berpotensi membuat Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan mengengah atau middle income trap.

Bappenas meluncurkan platform SDGs (Sustainable Development Goals) Investment (sdginvestment.id) untuk memfasilitasi investasi berkelanjutan.

Bappenas telah mempublikasikan Peta Okupasi Nasional Green Jobs dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Dalam paparannya, Kementerian PPN/Bappenas mengatakan, Indonesia mengekspor 756,98 juta kelapa dengan pajak 0%. Karena itu, langkah pengendalian pertama adalah melakukan pengenaan bea ekspor.

Transisi energi yang saat ini diterapkan oleh Pertamina dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menguatkan peningkatan kemampuan Indonesia dalam menghadapi energi trilemma.

Beberapa hal harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan pemerintah daerah ke depan untuk menjawab tantangan mengatasi lansia. Salah satunya adalah optimalisasi pelayanan dasar.

Bappenas telah menyelesaikan draf rencana pembangunan jangka panjang 2025, yang mencakup berbagai isu penting seperti perlindungan dan kesejahteraan rakyat, termasuk salah satunya mengenai lansia.

Amalia menyebut ekonomi biru yang mencakup sektor-sektor kelautan seperti perikanan, energi terbarukan, dan transportasi laut juga menyerap lebih dari 30 juta lapangan kerja di seluruh dunia.

Bappenas meluncurkan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia atau Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045.

Bappenas menyatakan Kehati menjadi salah satu hal penting dalam penurunan emisi guna mendukung pemerintah mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Bappenas menyebut 46% penerima bansos tidak tepat sasaran akibat adanya exclusion dan inclusion error. Sehingga, masyarakat yang tidak layak justru mendapat bansos.