Berita DPRD Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Brando Susanto, anggota DPRD DKI Jakarta, meninggal secara tiba-tiba saat memberikan sambutan di acara halal bihalal PDIP di Jakarta International Velodrome.

Megawati Zebua, anggota DPRD Sumut sekaligus politikus Partai Golkar, terlibat dalam insiden mendorong seorang pramugari Wings Air, mengklaim hanya ingin membantu penumpang lain masuk.

Megawati Zebua, anggota DPRD Sumut, membantah mencekik pramugari Wings Air, mengklaim hanya membantu penumpang lain memasuki kabin pesawat.

Wings Air mengklarifikasi tindak kekerasan yang dilakukan penumpang berinisial MZ diduga anggota DPRD Sumatera Utara.

Partai Nasdem menggelar focus group discussion (diskusi kelompok terpumpun) membahas tentang Rapat Undang-undang Koperasi atau RUU Koperasi.

Anies Baswedan dan Ahok ditampilkan akrab di acara Bentang Harapan JakASA, Jakarta, mengingatkan pada pentingnya pemilihan gubernur langsung untuk menghindari kepemimpinan yang tidak transparan.

DPRD Jakarta menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta dengan alasan beban ekonomi yang akan timbul untuk masyarakat, khususnya bagi pengguna transportasi publik.

Mahfud juga mengkritik pilkada langsung yang cenderung merusak akibat praktik penyuapan kepada rakyat.

Alasan efisiensi anggaran tidak cukup kuat untuk mengubah mekanisme pilkada oleh DPRD. Ada harga yang lebih mahal yang bakal ditanggung, yakni kedaulatan rakyat.

Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD memunculkan kontroversi. Ide yang dihembuskan Presiden Prabowo dinilai mengkhianati reformasi.

Pakar mengatakan mekanisme pilkada oleh DPRD dinilai berisiko menimbulkan kekuasaan absolut dan otoritarianisme

Prabowo mewacanakan agar pilkada dari tingkat bupati, wali kota, hingga gubernur dipilih oleh DPRD. Salah satu alasannya adalah efisiensi anggaran untuk program pemerintah

Menteri Hukum menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD usai adanya usulan Presiden Prabowo

Polemik rencana retribusi kantin sekolah di Jakarta berlanjut. Saat ini Pemprov DKI Jakarta dan DPRD masih mengkaji dampak dan transparansi pengelolaan kantin sekolah tersebut.

Tax Amnesty Jilid III yang diusulkan DPR diduga kuat memiliki motif politik,