Berita Kemenkeu Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kemenkeu masih menghitung valuasi saham konsorsium BUMN pemilik Whoosh.

Pemerintah mengalokasikan sejumlah anggaran besar dalam APBN 2027 untuk sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan menyusun lima pilar sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas.

Suahasil membantah para pejabat yang Kemenkeu dilantik ini adlah hasil perombakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Kemenkeu masih melakukan uji tuntas dan valuasi saham PSBI sebelum pengalihan penanganan utang Whoosh dari Danantara ke pemerintah. Skema pengambilalihan disebut sudah final.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah penerima manfaat MBG mencapai 57 juta pada akhir bulan lalu dan dilayani oleh 27.485 SPPG.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengendus adanya kejanggalan terkait perombakan ratusan pejabat yang dilakukan di era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan dirinya masih mengevaluasi perombakan pejabat Kemenkeu yang dilakukan pada masa Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya mengatakan pencopotan dirinya merupakan hak prerogatif Presiden. Terkait pergantian jabatan Menteri Keuangan, Purbaya mengaku baru mengetahui keputusan tersebut pada Senin (14/9).

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dalam reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9).

Komisi XI DPR menyetujui pagu anggaran Kemenkeu dalam APBN 2027 sebesar Rp49,8 triliun dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya belum merinci bentuk skema pembayaran utang Whoosh yang akan digunakan.

Kemenkeu menyebut, penerimaan negara mampu tumbuh 24%, sedangkan belanja negara menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi sepanjang paruh pertama tahun ini.

Rofyanto Kurniawan, Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kemenkeu, mengatakan skema subsidi yang bersifat terbuka membuat kelompok masyarakat mampu justru berpotensi menikmati subsidi lebih besar.

Pemerintah menunda penerapan pajak marketplace hingga 1 November. DJP memastikan PPh Pasal 22 yang telanjur dipungut marketplace akan dikembalikan kepada pedagang.