Berita Kemenkeu Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperpanjang pengenaan bea masuk impor untuk produk ubin keramik selama dua tahun guna melindungi industri domestik dari kerugian serius.

BI siap memborong SBN perumahan dalam upaya mendukung program pembangunan tiga juta rumah, meskipun terdapat kekhawatiran mengenai risiko fiskal dan independensi BI.

BI menurunkan GWM sebesar 5% untuk meningkatkan pembiayaan sektor perumahan, bertujuan mendukung pembangunan tiga juta rumah pertahun, meningkatkan likuiditas hingga Rp80 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan program pembangunan tiga juta rumah per tahun tidak akan membebani APBN dengan memanfaatkan skema pembiayaan kreatif.

Wamenkeu Thomas menyatakan pemberian insentif Rp 37 triliun pada 2024 untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga dalam rangka memperkuat ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Lembaga Think Tank ICEL menyebut program JETP untuk pensiun dini PLTU bisa tetap berjalan meskipun AS keluar dari proyek iklim.

Komisi XI DPR menyetujui usulan efisiensi anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp 8,99 triliun pada pelaksanaan APBN 2025.

BPH Migas berencana mengeluarkan aturan baru yang membatasi volume BBM Solar subsidi untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan.

Menteri Bahlil Lahadalia menginisiasi penertiban distribusi BBM solar subsidi sebagai bagian dari reformasi energi di bawah arahan Presiden Prabowo untuk memastikan pemanfaatan subsidi.

Pemerintah melakukan pemangkasan anggaran sebagai upaya upaya efisiensi dalam APBN 2025. Salah satu sektor yang terkena dampaknya adalah pembangunan IKN.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.

Kejagung menetapkan Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya

Pemangkasan anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran nasional yang baru, dimana prioritas pembangunan infrastruktur mendapat suntikan dana.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengumumkan investasi kerjasama B2B dengan UEA untuk menyediakan 1 juta unit rumah, mendukung penyediaan hunian terjangkau di Indonesia.

Berikut tanggapan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai isu THR dan gaji ke-13 ASN, termasuk PNS, dihapus karena efisiensi APBN.