Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan sistem keuangan Indonesia masih terus terjaga di tengah tensi geopolitik global pada kuarta pertama 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri pertemuan tingkat menteri organisasi kerja sama dan pembangunan ekonomi (OECD) di Paris, Perancis pada Kamis (2/5).
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini menjadi sorotan masyarakat dan ramai dibahas di media sosial. Hal ini dikarenakan tiga kasus barang impor yang melibatkan Bea Cukai.
Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann akan berkunjung ke Indonesia pada Maret 2024. Salah satu agendanya untuk bertemua Presiden Jokowi dan Prabowo.
Dalam laporan APBN Kita, Nominal utang pemerintah per Maret 2024 tercatat lebih rendah dibandingkan posisi Februari 2024. Rasio utang terhadap PDB masih terjaga di bawah 60% sesuai UU Keuangan Negara.
Bea Cukai akhirnya membebaskan bea masuk sekaligus menyerahkan bantuan alat belajar hibah dari perusahaan OHFA Tech Korea Selatan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB)-A Pembina Tingkat Nasional.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan buka suara terkait perkembangan tiga kasus barang impor yang viral dan menjadi sorotan masyarakat dalam sepekan terakhir.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto mengatakan pelemahan rupiah dapat mempengaruhi bunga utang pemerintah yang telah berjalan.
Kementerian Keuangan buka suara soal kenaikan rasio utang pemerintah menjadi 40% terhadap produk domestik bruto (PDB) di 2025. Hal ini termuat dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Pemerintahan Prabowo Subianto segera membentuk Badan Penerimaan Negara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Rencana tersebut tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Kemenkeu menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memanfaatkan skema pembiayaan kreatif guna mendukung visi menjadi kota global. Dengan cara mengakses pinjaman daerah atau obligasi daerah.