Andrie Yunus

Polda Metro Jaya resmi melimpahkan penyidikan Kasus Andrie Yunus ke Puspom TNI, meski menuai kritik dari KontraS dan sorotan Komnas HAM terkait unsur pelanggaran HAM.

Komnas HAM menyatakan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia.

Komnas HAM mengunjungi aktivis KontraS Andrie Yunus yang disiram asam kuat dan memerlukan proses pemulihan medis hingga tahun 2028 akibat luka bakar serius.

Komnas HAM masih mengkaji apakah kasus serangan terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus akan ditangani jalur pengadilan militer atau sipil, karena masih dalam tahap penggalian keterangan.

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus memasuki babak baru setelah Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Letjen TNI Yudi Abrimantyo mengundurkan diri dari jabatannya.

PSHK mendesak agar penanganan hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) Andrie Yunus dilakukan secara terbuka melalui peradilan umum, bukan militer.

Puspom TNI menahan empat personel dari BAIS terkait dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, menimbulkan pertanyaan tentang proses hukum di peradilan militer.

Presiden Prabowo Subianto membuka peluang pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta independen untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus.

Presiden Prabowo Subianto berjanji mengusut serangan air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus dari KontraS yang disebutnya sebagai serangan terhadap demokrasi.

Komisi III DPR RI sepakat membentuk panitia kerja (panja) untuk mengawal kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Andrie Yunus.

Serangan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM) semakin masif terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Eks-Penyidik KPK Novel Baswedan menanggapi penangkapan 4 personel TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Alghifari Aqsa menilai Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dibutuhkan karena menilai polisi kecolongan terhadap penangkapan pelaku kasus Andrie Yunus.

Polda Metro Jaya ungkap dua inisial terduga pelaku kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus.

Sebanyak 300 organisasi dan individu mendesak Presiden Prabowo untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen kasus penyiraman air keras Andrie Yunus.