Andrie Yunus

Aktivis KontraS Andrie Yunus mengalami kekerasan berupa penyiraman air keras di jalan Jakarta, menimbulkan luka bakar serius dan mempertanyakan keamanan ruang sipil.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan alasan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, masuk ke pengadilan militer.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dari KontraS membuka refleksi tentang kondisi kebebasan sipil dan ketahanan demokrasi Indonesia di tengah klaim keberhasilan reformasi.

Komisi I DPR akan menggelar rapat dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas gugurnya tiga prajurit TNI dan kasus penyiraman air keras.

YLBHI menduga penyerangan terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus melibatkan perwira tinggi TNI.

Polda Metro Jaya resmi melimpahkan penyidikan Kasus Andrie Yunus ke Puspom TNI, meski menuai kritik dari KontraS dan sorotan Komnas HAM terkait unsur pelanggaran HAM.

Komnas HAM menyatakan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia.

Komnas HAM mengunjungi aktivis KontraS Andrie Yunus yang disiram asam kuat dan memerlukan proses pemulihan medis hingga tahun 2028 akibat luka bakar serius.

Komnas HAM masih mengkaji apakah kasus serangan terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus akan ditangani jalur pengadilan militer atau sipil, karena masih dalam tahap penggalian keterangan.

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus memasuki babak baru setelah Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Letjen TNI Yudi Abrimantyo mengundurkan diri dari jabatannya.

PSHK mendesak agar penanganan hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) Andrie Yunus dilakukan secara terbuka melalui peradilan umum, bukan militer.

Puspom TNI menahan empat personel dari BAIS terkait dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, menimbulkan pertanyaan tentang proses hukum di peradilan militer.

Presiden Prabowo Subianto membuka peluang pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta independen untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus.

Presiden Prabowo Subianto berjanji mengusut serangan air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus dari KontraS yang disebutnya sebagai serangan terhadap demokrasi.

Komisi III DPR RI sepakat membentuk panitia kerja (panja) untuk mengawal kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Andrie Yunus.