Berita Bunga Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pada awal tahun 2025 OJK mengubah istilah pinjaman online alias pinjol menjadi pindar atau pinjaman daring.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memiliki pandangan berbeda mengenai pengelolaan APBD. Dedi membela keputusan menyimpan APBD di giro sebagai pilihan aman.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, bank BUMN hanya perlu memberikan suku bunga sebesar 2% atas penempatan dana pemerintah yang disalurkan ke koperasi desa atau Kopdes Merah Putih.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan penempatan uang negara sebesar Rp 200 triliun di sejumlah bank, yang akan membayar bunga sekitar 4% dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Amartha menyatakan, batas bunga yang telah ditetapkan perusahaan merupakan perjanjian dan bentuk kepatuhan terhadap arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank Indonesia dan Kemenkeu implementasikan burden sharing untuk memotong beban fiskal dan dukung program ekonomi kerakyatan melalui pembelian SBN dari pasar sekunder.

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) memutuskan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan rupiah di bank umum sebesar 25 basis poin (bps) menjadi ke level 3,75%.

Pemerintah merencanakan kenaikan royalti untuk minerba, mempengaruhi aliran kas perusahaan. Pelaku usaha diharuskan memprioritaskan restrukturisasi utang.

Menko Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan subsidi bunga 5% untuk kredit investasi UMKM di sektor padat karya dengan alokasi anggaran Rp 20 triliun.

Pada awal 2025, BI menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%, di tengah ketidakpastian pasar global dan pengaruh kebijakan ekonomi AS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan peraturan baru yang memungkinkan BUMN dan pemerintah daerah meminjam dari dana saldo anggaran lebih (SAL), dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

Kementerian Keuangan mencatat utang baru mencapai Rp 347,6 triliun pada Agustus 2024, sebagian besar dari SBN, yang mencerminkan 53,6% dari target APBN.

Dalam aturan baru ini, OJK meminta SDBK bank mencerminkan harga pokok dana untuk kredit (HPDK), overhead cost, dan margin.

Pemerintah diminta berhati-hati dalam mengelola utang ke depan. Karena potensi utang pemerintah berpotensi naik akibat pembayaran pokok dan bunga utang.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abas menyatakan nota kesepamahan dengan Bank BRI menjadi batal dan tidak boleh diberlakukan.