BURUH: Berita Buruh Terkini - Kabar Buruh Indonesia Hari ini

Massa yang tergabung dari beragam elemen masyarakat memadati area depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2). Mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak Peraturan Pemerintah PERPPU Ciptaker.

Sejumlah buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa meminta pemerintah mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pekerjaan sebagai pencari besi karat memiliki risiko tinggi bagi kesehatan. Para perempuan itu terpaksa melakukannya karena merasa tak ada pilihan lain.

Aktivitas di Pelabuhan Sunda Kelapa cukup ramai. Menurut Yusril, seorang buruh di sana, bongkar-muat komoditas mulai menggeliat setelah beberapa waktu tertekan pandemi.

Para buruh unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Mereka menuntut pemerintah mencabut omnibus law hingga revisi Undang-Undang KPK.

Berbagai elemen berunjuk rasa menolak upah minimum provinsi. UU Cipta Kerja dinilai tak bisa lagi menjadi dasar hukum lantaran Mahmakah Konstitusi memutuskannya sebagai inkonstitusional bersyarat.

Serikat buruh aksi menuntut Pemerintah untuk menaikan upah mininum sebesar 10 persen pada tahun 2022 dan mencabut Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum tahun 2022.

Peserta unjuk rasa mengkritik dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo - Maruf Amin. Para demonstran juga menyuarakan 13 tuntutan.

Cukup banyak masyarakat urban menggeluti buruh tani di Ibu Kota Jakarta. Yuna dan Kadram memilih menjadi petani mewarisi tradisi pendahulunya.

Seperti kebanyakan perantau Bugis, masyarakat Sabira pun menggantungkan hasil laut sebagai mata pencaharian. Makin sedikit yang menjadi nelayan.

Pandemi Covid-19 berdampak bagi para pemungut sampah. Pemberlakuan PSBB berimbas pada berkurangnya volume sampah.

Dua organisasi serikat buruh menggelar demontsrasi di kantor PT Indomarco Prismatama. Dalam seruan boikot Indomaret ini, mereka menuntut pembebasan pidana seorang pegawai toko swalayan tersebut.

Demonstrasi buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil terjadi di sejumlah kota besar kemarin. Mereka menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja.