Berita Data Pribadi Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan aturan turunan atau rencana peraturan pemerintah (RPP) UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) ditargetkan selesai Juli 2024. Apa saja pertimbangannya?

ELSAM menyoroti sejumlah dugaan kebocoran data pribadi di institusi pemerintah. Mereka meminta adanya aturan teknis yang lebih jelas sebagai turunan UU PDP.

Kasus kebocoran data di Indonesia sudah seringkali terjadi, bahkan dengan banyaknya payung hukum yang seharusnya memberikan perlindungan kepada warga negara dari pencurian data pribadi

Payung hukum perlindungan data pribadi di Indonesia mengakomodir pelaporan dan gugatan masyarakat bila menjadi korban kebocoran data. Namun pemilik layanan dan pemerintah selalu abai akan hal tersebut

Rentetan insiden dugaan kebocoran data pribadi kembali terjadi. Terbaru, giliran data MyIndihome milik PT Telkom Indonesia (Persero) dan data pemegang paspor milik Direktorat Jenderal Imigrasi.

Ahli Teknologi dan pegiat media sosial membagikan kiat mengenali sekaligus menjaga keamanan data pribadi supaya pengguna internet waspada membagikan hal-hal di ruang siber.

Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memastikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI tidak akan terjerat sanksi yang tercantum dalan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Kominfo mengungkapkan daftar data pribadi yang dilindungi oleh UU, terutama UU PDP. Apa saja?

Undang-undang Perlindungan Data Pribadi mengamanatkan setiap perusahaan atau lembaga wajib memiliki petugas perlindungan data pribadi atau data protection officer.

Perludem menerima laporan warga yang mengaku bahwa data pribadi digunakan tanpa izin untuk verifikasi faktual partai politik.

Google terbukti masih mengumpulkan informasi lokasi pengguna meski penggunanya telah mematikan pelacakan lokasi.

DPR RI resmi mengesahkan RUU PDP menjadi undang-undang. Harapannya, aturan ini berfungsi sebagai benteng dari kebocoran data. Namun seberapa kuat UU PDP melindungi data masyarakat?

UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menetapkan data pribadi menjadi data yang bersifat umum dan data spesifik.

Ahli menilai perlunya aturan turunan dari UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yakni mengenai sanksi yang tegas untuk Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik maupun pemerintah.

ELSAM menilai UU Pelindungan Data Pribadi akan menciptakan permasalahan lebih lanjut karena kuat secara aturan tetapi lemah penegakannya.