Berita Data Pribadi Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Rentetan insiden dugaan kebocoran data pribadi kembali terjadi. Terbaru, giliran data MyIndihome milik PT Telkom Indonesia (Persero) dan data pemegang paspor milik Direktorat Jenderal Imigrasi.

Ahli Teknologi dan pegiat media sosial membagikan kiat mengenali sekaligus menjaga keamanan data pribadi supaya pengguna internet waspada membagikan hal-hal di ruang siber.

Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memastikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI tidak akan terjerat sanksi yang tercantum dalan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Kominfo mengungkapkan daftar data pribadi yang dilindungi oleh UU, terutama UU PDP. Apa saja?

Undang-undang Perlindungan Data Pribadi mengamanatkan setiap perusahaan atau lembaga wajib memiliki petugas perlindungan data pribadi atau data protection officer.

Perludem menerima laporan warga yang mengaku bahwa data pribadi digunakan tanpa izin untuk verifikasi faktual partai politik.

Google terbukti masih mengumpulkan informasi lokasi pengguna meski penggunanya telah mematikan pelacakan lokasi.

DPR RI resmi mengesahkan RUU PDP menjadi undang-undang. Harapannya, aturan ini berfungsi sebagai benteng dari kebocoran data. Namun seberapa kuat UU PDP melindungi data masyarakat?

UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menetapkan data pribadi menjadi data yang bersifat umum dan data spesifik.

Ahli menilai perlunya aturan turunan dari UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yakni mengenai sanksi yang tegas untuk Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik maupun pemerintah.

ELSAM menilai UU Pelindungan Data Pribadi akan menciptakan permasalahan lebih lanjut karena kuat secara aturan tetapi lemah penegakannya.

DPR dan Pemerintah telah menyepakati membawa RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) ke pembahasan tingkat II, dan setelah itu akan segera disahkan.

Hacker yang menyebut dirinya Bjorka menjual jutaan data pribadi, data itu meliputi NIK, email, nomor ponsel, kata kunci, domain, platform, dan URL.

Akses data pribadi pengguna PSE hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi yang memiliki kewenangan dan dalam kondisi tertentu.

Praktisi Keamanan Siber Teguh Aprianto menduga Facebook, WhatsApp, dan Instagram belum mendaftar PSE karena regulasi Indonesia tidak sesuai dengan kebijakan privasi mereka.