Berita HGB Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan ketidakmampuan penghapusan sertifikat HGB sekitar pagar laut di Bekasi yang telah berusia di atas lima tahun, menyoroti limitasi hukum yang ada.

Menteri ATR Nusron Wahid mengatakan Kepala Desa Kohod, Tangerang sempat kukuh bahwa lahan HGB di desa itu yang masuk area pagar laut sebelumnya adalah empang.

Kuasa Hukum Agung Sedayu Group Muannas Alaidid mengklaim SHGB dua perusahaan terafiliasi Agung Sedayu Group dimiliki kliennya melalui proses legal.

Agung Sedayu Group mengaku terafiliasi dengan dua perusahaan pemilik ratusan Sertifikat HGB di Laut Tangerang, tetapi membantah telah membangun pagar laut.

Menteri ATR Nusron Wahid membatalkan SHGB dan SHM pagar laut di Tangerang, terbukti cacat prosedur dan material, serta melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021.

Kanwil BPN Jawa Timur mengatakan pemilik HGB di Laut Sidoarjo, Jawa Timur adalah PT Surya Inti Permata dan PT Panca Semeru Cemerlang.

Mayoritas SHGB di kawasan pagar laut terbit atas nama PT Intan Agung Makmur yang mencapai 243 bidang. Perusahaan ini baru berdiri pada 2023.

AHY menegaskan bahwa penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan di Tangerang Selatan sudah berlangsung sebelum ia terlibat dalam Kabinet

Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan sertifikat hak guna bangunan di kawasan pagar laut Tangerang adalah ilegal karena berada di bawah laut

Kementerian ATR mengungkapkan, identitas dua perusahaan yang menjadi pemilik ratusan sertifikat HGB di area pagar laut Tangerang, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nusron Wahid mencatat, terdapat 263 bidang dalam bentuk HGB dan 17 bidang bersertifikat SHM di area pagar laut Tangerang.

Penerbitan HGB pagar laut di Tangerang dinilai melanggar aturan karena kawasan laut seharusnya bebas dari penerbitan sertifikasi apapun.

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, mengatakan revisi Undang-Undang No. 3 tahun 2022 tentang IKN akan memberikan kenyamanan bagi investor dan masyarakat sekitar.

Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetneg memutuskan akan mengelola Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno yang menjadi lokasi Hotel Sultan. HGB perusahaan Pontjo Sutowo sudah tak berlaku.

Jokowi akan mendistribusikan tanah telantar kepada yang memerlukan. Presiden juga membuka kesempatan bagi pihak yang memerlukan lahan hingga puluhan ribu hektare untuk melapor.