Berita Influencer Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan aturan baru yang mengatur perilaku influencer atau pihak yang menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan.

OJK melalui Satgas PASTI memperketat pengawasan dengan memanggil finfluencer terkait promosi Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) tidak berizin di media sosial.

Pakar harus mengubah cara komunikasi agar relevan di media sosial, di mana pemengaruh unggul dengan konten yang mudah dicerna dan menghibur.

Dashboard berbasis AI buatan influenser Abil Sudarman dan tim mempermudah masyarakat mengecej anggaran kementerian, Pemprov dan Pemkot.

Seorang Influencer TikTok asal Bekasi diduga melakukan penipuan terhadap pemilik UMKM. Amsindo ikut menyuarakan hal ini, karena ada beberapa korban.

OJK menjatuhkan sanksi denda Rp 5,3 miliar kepada Belvin Tannadi atas pelanggaran manipulasi harga saham AYLS, FILM, dan BSML melalui media sosial pada 2021-2022.

OJK mendenda empat pihak terkait dua kasus manipulasi saham, salah satunya melibatkan influenser BVN. Masih ada 32 kasus yang diselidiki, dan ada potensi melibatkan kreator konten lain.

OJK denda influenser BVN Rp 5,35 miliar karena manipulasi saham. Wartawan bertanya perihal potensi memeriksa anak Menkeu Purbaya, Yudo Sadewa.

OJK menjatuhkan sanksi denda Rp 5,35 miliar kepada influenser BVN karena memberikan rekomendasi saham menyesatkan dan melakukan transaksi yang bertolak belakang.

OJK memberikan denda kepada satu badan usaha dan tiga individu total Rp 11,05 miliar. Salah satunya merupakan influenser berinisial BVN.

Artikel ini menegaskan solidaritas pada korban kekerasan seksual dan mengkritik praktik victim blaming serta gaslighting yang masih marak terjadi di masyarakat dan media sosial.

Mensos Gus Ipul mengapresiasi pihak-pihak, termasuk influenser, yang mengumpulkan donasi untuk korban bencana di Sumatra. Namun ada aturan terkait pengumpulan donasi yang harus ditaati.

Sejumlah artis dan influencer kompak menggalang donasi untuk membantu korban bencana Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Bagaimana memastikan link pembayaran yang dituju aman dari penipuan?

Kementerian Komdigi tengah mengkaji kebijakan pemerintah Cina yang mewajibkan para influencer memiliki sertifikasi untuk bisa membuat konten topik sensitif. Berikut respons kreator konten.

Komdigi disebut tengah mengkaji kebijakan pemerintah Cina yang mewajibkan penerapan sertifikasi bagi influencer. Organisasi pejuang hak digital, SAFEnet menilai buzzer perlu lebih dulu diatur.