Artikel ini menegaskan solidaritas pada korban kekerasan seksual dan mengkritik praktik victim blaming serta gaslighting yang masih marak terjadi di masyarakat dan media sosial.
Mensos Gus Ipul mengapresiasi pihak-pihak, termasuk influenser, yang mengumpulkan donasi untuk korban bencana di Sumatra. Namun ada aturan terkait pengumpulan donasi yang harus ditaati.
Sejumlah artis dan influencer kompak menggalang donasi untuk membantu korban bencana Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Bagaimana memastikan link pembayaran yang dituju aman dari penipuan?
Kementerian Komdigi tengah mengkaji kebijakan pemerintah Cina yang mewajibkan para influencer memiliki sertifikasi untuk bisa membuat konten topik sensitif. Berikut respons kreator konten.
Komdigi disebut tengah mengkaji kebijakan pemerintah Cina yang mewajibkan penerapan sertifikasi bagi influencer. Organisasi pejuang hak digital, SAFEnet menilai buzzer perlu lebih dulu diatur.
Kementerian Komdigi tengah mengkaji kebijakan pemerintah Cina yang mewajibkan para pemengaruh atau influencer memiliki sertifikasi untuk bisa membuat konten topik sensitif.
Cina mewajibkan influencer memiliki sertifikat pelatihan atau pendidikan formal jika ingin menampilkan konten sensitif seperti kedokteran, hukum, pendidikan atau keuangan di media sosial.
Jika influencer ingin berbagi pengalaman pribadi, silakan. Tetapi begitu mereka berbicara seolah dokter, publik berhak menuntut bukti ilmiah dan jaminan keamanan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tengah merancang skema pengaturan dan pengawasan atas perilaku financial influencer alias finfluencer. Rencana ini merespons maraknya sorotan pada influencer saham.
Aturan baru di Vietnam ini memaksa platform media sosial seperti Instagram dan TikTok hanya memperbolehkan akun yang sudah diverifikasi yang bisa melakukan live streaming.