Berita Influencer Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

OJK menjatuhkan sanksi denda Rp 5,3 miliar kepada Belvin Tannadi atas pelanggaran manipulasi harga saham AYLS, FILM, dan BSML melalui media sosial pada 2021-2022.

OJK mendenda empat pihak terkait dua kasus manipulasi saham, salah satunya melibatkan influenser BVN. Masih ada 32 kasus yang diselidiki, dan ada potensi melibatkan kreator konten lain.

OJK denda influenser BVN Rp 5,35 miliar karena manipulasi saham. Wartawan bertanya perihal potensi memeriksa anak Menkeu Purbaya, Yudo Sadewa.

OJK menjatuhkan sanksi denda Rp 5,35 miliar kepada influenser BVN karena memberikan rekomendasi saham menyesatkan dan melakukan transaksi yang bertolak belakang.

OJK memberikan denda kepada satu badan usaha dan tiga individu total Rp 11,05 miliar. Salah satunya merupakan influenser berinisial BVN.

Artikel ini menegaskan solidaritas pada korban kekerasan seksual dan mengkritik praktik victim blaming serta gaslighting yang masih marak terjadi di masyarakat dan media sosial.

Mensos Gus Ipul mengapresiasi pihak-pihak, termasuk influenser, yang mengumpulkan donasi untuk korban bencana di Sumatra. Namun ada aturan terkait pengumpulan donasi yang harus ditaati.

Sejumlah artis dan influencer kompak menggalang donasi untuk membantu korban bencana Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Bagaimana memastikan link pembayaran yang dituju aman dari penipuan?

Kementerian Komdigi tengah mengkaji kebijakan pemerintah Cina yang mewajibkan para influencer memiliki sertifikasi untuk bisa membuat konten topik sensitif. Berikut respons kreator konten.

Komdigi disebut tengah mengkaji kebijakan pemerintah Cina yang mewajibkan penerapan sertifikasi bagi influencer. Organisasi pejuang hak digital, SAFEnet menilai buzzer perlu lebih dulu diatur.

Kementerian Komdigi tengah mengkaji kebijakan pemerintah Cina yang mewajibkan para pemengaruh atau influencer memiliki sertifikasi untuk bisa membuat konten topik sensitif.

Cina mewajibkan influencer memiliki sertifikat pelatihan atau pendidikan formal jika ingin menampilkan konten sensitif seperti kedokteran, hukum, pendidikan atau keuangan di media sosial.

Jika influencer ingin berbagi pengalaman pribadi, silakan. Tetapi begitu mereka berbicara seolah dokter, publik berhak menuntut bukti ilmiah dan jaminan keamanan.

OJK menerbitkan aturan perlindungan investor, yang antara lain mengatur kerja sama antara influencer dengan sekuritas atau perusahaan efek.

Jika kebebasan pers terus melemah, maka demokrasi di Indonesia hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi