Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemblokiran anggaran kementerian/lembaga bukan untuk membiayai bansos. Sebab, kebijakan pemblokiran itu sudah ada sejak tahun 2022.
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa bansos dikelola Kemensos untuk tahun 2024 tidak mengalami perubahan signifikan, dengan total anggaran belanja perlindungan sosial mencapai Rp 496,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan proses penyusunan dan penetapan APBN 2024 telah selesai sebelum KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024.
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk memanggil empat menteri sebagai saksi dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap menarik utang baru meski realisasi APBN surplus. Namun itu menjadi strategi Sri Mulyani agar kondisi fiskal nasional tetap terkendali.
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara hingga 15 Maret 2024 mencapai Rp 470,3 triliun. Realisasi terbesar berasal dari belanja kementerian/lembaga.
Kemenkeu memberi penjelasan terkait alur barang bawaan penumpang ke luar negeri. Penjelasan ini sekaligus menjawab pertanyaan warganet di sosial media.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar buka suara terkait kabar bahwa dirinya masuk dalam bursa calon menteri keuangan di pemerintahan Prabowo Subianto. Namun saat ini dia ingin fokus di OJK.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengantongi penerimaan pajak sebesar Rp 269.01 triliun pada awal tahun 2024. Namun jumlah tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya.
Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu masih mengkaji rencana kenaikan PPN 12% pada 2025. Kajian itu terus dilakukan seiring dengan masa transisi pemerintahan baru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melaporkan adanya dugaan fraud terkait fasilitas kredit LPEI yang diberikan kepada sejumlah debitur. Laporan tersebut disampaikan kepada Kejagung pada Senin (20/3).
Program makan siang gratis menjadi sorotan dalam rapat kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (19/3).
DPR meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menunda penerapan pajak 12% pada 2025. Dengan menerapkan kenaikan pajak secara bertahap dan mengukuti tren suku bunga.