MILITER: Berita Militer Indonesia dan Dunia - ALUTSISTA Terkini Hari ini

Pejabat di ibu kota Amerika Serikat menggugat Presiden Donald Trump pada Kamis (4/9). Trump digugat atas pengerahan Pasukan Garda Nasional secara “ilegal” ke Washington, DC untuk meredam aksi protes.

CSIS menegaskan bahwa penggunaan kekerasan dan militer oleh pemerintah dalam menangani aksi massa terakhir ini hanya akan memperburuk situasi, menyerukan penegakan hukum yang humanis dan adil.

Satria Arta Kumbara, eks Marinir TNI yang menjadi tentara relawan di Rusia, meminta kembali status WNI setelah tidak menyadari penandatanganan kontrak bisa mencabutnya.

Presiden Prabowo menceritakan pengalaman dirinya saat masih aktif sebagai anggota koperasi militer di era Orde Baru.

Serangan Iran ke pangkalan militer AS di Qatar meningkatkan ketegangan regional dan memicu kekhawatiran konflik militer yang lebih luas di Timur Tengah.

Kekuatan militer Iran dan Israel mendapat sorotan seiring perang kedua negara sejak Jumat, 13 Juni lalu.

Konflik bersenjata antara Iran dan Israel makin memanas saat ini.

Presiden Prabowo menyatakan Indonesia mempertahankan politik netral dan non blok, menolak bergabung di blok militer manapun selama pembukaan pameran Indo Defence 2025.

Partisipasi militer dalam kedaulatan pangan sifatnya mesti perbantuan, bukan menjadi aktor kunci. Pemerintah seharusnya memberikan rasa aman bagi masyarakat, bukannya trauma.

Politik nostalgia sering kali menggunakan narasi masa lalu sebagai cara untuk menanggapi ketidakpastian masa kini.

Cari tahu dampak anak dikirim ke barak militer, mulai dari sisi positif seperti pembentukan disiplin hingga risiko psikologis yang akan muncul.

Apa itu Pangkogabwilhan? Berikut tugas dan wilayah tugasnya dalam sistem pertahanan Indonesia sebagai komando gabungan wilayah strategis TNI.

Cari tahu apa itu barak militer, tempat pembentukan karakter bagi orang yang membutuhkan bimbingan lebih. Berikut kriteria anak yang masuk barak militer.

Kemenlu menegaskan Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada negara manapun termasuk Rusia untuk membangun atau memiliki pangkalan militer di Indonesia.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) TB Hasanuddin menolak permintaan resmi dari negara Federasi Rusia kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan pangkalan militer di wilayah NKRI.