Berita Paripurna DPR Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

DPR menyetujui revisi peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025, Selasa (4/2).

Terdapat 11 poin utama dalam pembahasan RUU BUMN, termasuk terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

RUU BUMN selanjutnya akan dibahas dalam rapat paripurna untuk disetujui sebagai undang-undang.

Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka menolak wacana kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025, menekankan pemantauan kondisi fiskal dan ekonomi yang sedang tidak stabil.

Dalam rapat paripurna, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan peningkatan pajak barang mewah menjadi 12% dan menurunkan pajak lain yang bermanfaat bagi masyarakat.

Rapat Paripurna DPR untuk penutupan masa sidang I Tahun Sidang 2024—2025 Keanggotaan DPR 2019—2024 menyetujui lima rancangan undang-undang (RUU) tentang ratifikasi perjanjian bidang pertahanan.

Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna pada hari ini, Senin (30/9). Sidang hari ini akan menjadi forum terakhir pada anggota DPR periode 2019-2024.

DPR mengesahkan Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-VII masa persidangan I tahun sidang 2024-2025, di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Dewan Perwakilan Rakyat bakal menggelar sidang paripurna pada hari ini, Kamis (19/9). Pada sidang yang dijadwalkan akan dimulai pukul 09.30 WIB itu DPR akan mengambil keputusan untuk tujuh hal.

DPR akhirnya membatalkan rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU Pilkada

Putusan MK yang merevisi UU Pilkada menyulut reaksi politikus di DPR. Mereka bersiasat menganulir putusan tersebut, meskipun menurut konstitusi putusan MK bersifat final.

Sidang paripurna pengambilan keputusan tingkat dua revisi Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar Kamis (22/8) ditunda. Musababnya, forum pengambilan keputusan tertinggi d

Sidang paripurna pengambilan keputusan tingkat dua revisi Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah yang digelar pada Kamis (22/8) dibatalkan.

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar pada Kamis (22/8) pagi ditunda lantaran tak banyak anggota DPR yang hadir.