PEMBANGUNAN: Berita Infrastruktur Indonesia Hari ini

Pemerintah saat ini tengah merevisi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Ini merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja.

BPS mengajukan anggaran Rp 4,60 triliun pada tahun 2025. Salah anggarannya diperlukan untuk pembentukan komite statistik OECD.

Bappenas akhirnya merespons keluhahan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait alokasi Anggaran BKPM yang turun, namun target investasi meningkat pada tahun 2025.

PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN menggelar peletakan batu pertama membangun kantornya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Presiden Jokowi meresmikan Jalan Daerah di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada Senin (13/5). Bagaimana perkembangan pembangunan jalan di Sulawesi Tenggara?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas soal percepatan pembangunan Papua bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (8/5).

Presiden Jokowi menambah 14 daftar PSN baru ke dalam rencana pembangunan prioritas tahun ini. Belasan PSN ini seluruhnya merupakan proyek swasta yang tidak menggunakan APBN. Bagaimana rinciannya?

Pemerintahan Presiden Jokowi merancang 285 Proyek Strategis Nasional dengan total anggaran Rp 4.475 triliun dalam delapan tahun terakhir. Bagaimana perkembangan pembangunan?

Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA) memberikan pendanaan hibah sebesar US$ 2 juta atau sekitar Rp 31,3 miliar untuk bantuan teknis dalam mendukung pengembangan IKN.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati rencana pembangunan gedung kantor di area Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

OECD, organisasi internasional, mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebijakan di antara negara anggotanya, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, inovasi, dan kesejahteraan sosial secara global

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) membangun gedung perkantoran baru dengan konsep green building di Central Business District (CBD), Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang.

Aktivis HAM yang tergabung dalam Human Rights Working Group kirim dua laporan ke PBB, yakni kepada Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB, serta Komite Hak Sipil dan Politik PBB.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan yang didesain untuk mendorong industri, ekspor dan impor. Untuk mendorongnya, pemerintah memberikan beberapa fasilitas perpajakan dan kepabeanan.

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan adanya peningkatan indeks pembangunan kebudayaan atau IPK yang didukung oleh arah pembangunan budaya yang lebih strategis dan kolaboratif.