PEMBANGUNAN: Berita Infrastruktur Indonesia Hari ini

Melalui program BNI Berbagi, perseroan mendukung pembangunan infrastruktur berbasis potensi lokal di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah.

Membayar pajak memang tidak pernah mudah. Selalu ada rasa enggan ketika sebagian penghasilan harus diserahkan kepada negara.

Pendekatan Sumitro dalam persoalan kebijakan ekonomi menggabungkan keberpihakan yang kuat bersamaan dengan pendekatan teknokratis.

Bappenas hari ini lebih menyerupai think tank pemerintah dalam menyusun rencana teknokratis, tetapi tidak memiliki daya paksa dalam implementasi.

Namun, data yang baik saja tidak cukup. Kita juga perlu budaya organisasi yang mendorong pemanfaatan data.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas sepatutnya melibatkan kontrol masyarakat.

Kerja sama Inggris dan Indonesia tahun ini diawali dengan komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk membangun kemitraan baru.

OIKN akan menerima suntikan dana segar Rp 60 triliun dengan dukungan kerja sama pemerintah dan badan usaha, memastikan pembangunan IKN berlanjut meskipun ada pemangkasan anggaran.

E-learning Perencanaan Pembangunan Daerah adalah inovasi digital yang dirancang untuk membantu daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 akan meningkatkan biaya pembangunan infrastruktur, meski belum ada perhitungan pasti dampaknya.

Bappenas telah menyelesaikan draf rencana pembangunan jangka panjang 2025, yang mencakup berbagai isu penting seperti perlindungan dan kesejahteraan rakyat, termasuk salah satunya mengenai lansia.

Dubes Djauhari Indonesia untuk Cina Oratmangun menyatakan media Indonesia dan Cina berperan dalam memperkuat hubungan kedua negara melalui pemahaman budaya dan kolaborasi di bidang jurnalistik.

Kemenkeu menyatakan bahwa APBN tidak kuat untuk membiayai semua pembangunan infrastruktur, sehingga membutuhkan dukungan investasi dari pihak swasta

Ibu Kota Nusantara membutuhkan anggaran mencapai Rp 26 triliun pada tahun depan untuk melanjutkan pembangunan dan operasional.