BPH Migas menyebut sistem digitalisasi, berupa QR Code, akan digunakan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, dapat tepat sasaran.
Pemerintah telah menyalurkan 59% kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi pada periode Januari hingga Agustus 2024, termasuk Solar, minyak tanah, dan Pertamax.
PT Pertamina Patra Niaga menyebut tidak ada rencana penghentian distribusi Pertalite pada 1 September 2024. Bagaimana penjelasan menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari?
Pertamina memperluas wilayah pendataan QR Code BBM Pertalite untuk kendaraan roda empat hingga ke Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan bahwa revisi Perpres 191 Tahun 2014 masih dibahas tiga menteri. Revisi ini untuk mengatur pembatasan BBM subsidi, Pertalite dan Solar.
Pertamina mengatakan bahwa terkait harga Pertalite, kewenangan untuk menaikkan harga ada di tangan pemerintah. dan sejauh ini belum ada informasi terkait penyesuaian harga.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Solar, tidak akan mengalami kenaikan pada bulan Juli 2024.
Pertamina mulai menguji coba penjualan Pertalite melalui Pertashop yang berubah fungsi menjadi SPBU compact. Uji coba dilaksanakan di beberapa provinsi, khususnya Sulawesi.
BPH Migas mengungkapkan bahwa aturan pembatasan Pertalite masih dibahas di Kemenko Perekonomian, salah satunya terkait kriteria kendaraan yang bisa membeli berdasarkan CC mesin.
BPH Migas melaporkan bahwa penyaluran BBM subsidi pada 2023 melebihi kuota atau overkuota lantaran belum selesainya revisi aturan yang akan membatasi penjualan solar dan Pertalite.