Berita RUU Ketenagakerjaan Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

DPR melalui Wakil Ketua Saan Mustopa menargetkan pengesahan RUU Ketenagakerjaan selambatnya pekan depan untuk memenuhi amanat Mahkamah Konstitusi sebelum masa reses.

Revisi UU Ketenagakerjaan akan menetapkan magang bukan hubungan kerja sebagai jalan tengah antara tuntutan buruh dan pemerintah, lengkap dengan batas waktu untuk cegah eksploitasi.

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) berunjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta dengan menyampaikan petisi terkait RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.

Koalisi buruh menilai substansi draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan jauh dari usulan yang telah mereka sampaikan ke DPR.

HIMKI mendesak RUU Ketenagakerjaan mempertimbangkan karakter industri furnitur dan kerajinan yang fluktuatif dalam pengaturan PKWT dan alih daya untuk kepastian usaha.

Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Ketenagakerjaan.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengumpulkan masukan dari asosiasi pengusaha dan industri terkait pembahasan RUU Ketenagakerjaan.

Draf sandingan yang disampaikan koalisi buruh memuat sepuluh isu strategis yakni pengupahan, pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon, outsourcing, hingga pekerja kontrak.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan aspek perlindungan pekerja dan perluasan akses kerja harus berimbang dan tercantum dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Pemerintah dan DPR membahas RUU Ketenagakerjaan dengan target Oktober 2026, menghadapi perdebatan klasik antara kepentingan pekerja dan dunia usaha.

DPR menyatakan Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum akan diterbitkan bulan ini

Presiden Prabowo Subianto akan memastikan Revisi UU Ketenagakerjaan berpihak pada kaum buruh.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang baru, perlu dibahas bersama terlebih dahulu antara pengusaha dan pekerja sebelum diajukan ke pemerintah.