Berita SPPG Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Insentif SPPG akan direvisi menjadi proporsional dengan jumlah penerima manfaat dari dapur MBG, menggantikan sistem flat Rp 6 juta per hari, sebagai bagian efisiensi anggaran Badan Gizi Nasional.

Penerima Makan Bergizi Gratis turun drastis setelah Badan Gizi Nasional berencana menutup sementara ribuan dapur gizi karena masalah administrasi dan sertifikasi higiene.

Badan Gizi Nasional akan mengaktivasi 1.700 Dapur SPPG baru pekan depan di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis.

Badan Gizi Nasional menindak tegas 1.999 dapur MBG yang ditutup sementara. Apa alasan penutupan tersebut?

Purbaya menugaskan anak buahnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk mengawasi SPPG di daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas operasional SPPG.

Badan Gizi Nasional berencana menutup hampir 2.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi karena tidak memenuhi standar higienitas dan sanitasi yang berlaku.

Badan Gizi Nasional akan segera mencabut moratorium SPPG dan membuka unit baru secara bertahap setelah terbit Surat Penetapan untuk 27.022 unit aktif.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa meminta anak buahnya menyusun indeks penilaian untuk mengukur kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap daerah.

Eks Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung mengungkapkan Nanik S Deyang memiliki dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Amran mengatakan petunjuk teknis itu diterbitkan setelah muncul keluhan mengenai jatuhnya harga telur ayam ras di tingkat peternak.

Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan Program MBG dengan membagi tugas kepada jajaran eselon I dan II untuk memastikan pelaksanaan optimal hingga tingkat daerah.

Pondok pesantren atau sekolah berasrama yang memiliki lebih dari 1.000 siswa bisa membangun dapur MBG selama memenuhi syarat SPPG, yakni memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan berdasarkan pencocokan data dengan Kementerian Kesehatan, ada sekitar seribu unit SPPG di wilayah 3T dengan angka stunting tinggi yang dapat beroperasi.

BGN memberi tenggat hingga 10 Agustus bagi seluruh dapur MBG untuk mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.