Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan pengalaman Indonesia menangani masalah fiskal saat pandemi Covid-19. Pengalaman itu ia bagikan saat menjadi panelis dalam acara IMF di AS.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai dampak pelemahan rupiah terhadap lonjakan inflasi. Hal ini dipicu oleh situasi global yang berdampak pada ekonomi Indonesia, terutama perdagangan.
Sri Mulyani mengungkapkan nilai investasi IFC di Indonesia sudah mencapai US$ 9,6 miliar atau setara Rp 155,58 triliun. IFC merupakan perpanjangan bank dunia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo telah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi pelemahan nilai tukar rupiah akibat konflik Iran-Israel dan Kebijakan suku bunga The Fed.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai penguatan nilai tukar dolar AS akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Oleh karena itu ada strategi yang disiapkan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Menteri Keuangan Belanda, Steven Van Weyenberg memimpin Pertemuan ke-11 Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (CFMCA) di AS.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu bos ADB untuk membahas terkait keberlanjutan uji coba pemensiunan dini PLTU. Pembahasan ini dilakukan di Amerika Serikat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri agenda yang diadakan oleh IMF. Pertemuan tersebut membahas berbagai masalah kolektif di dunia, termasuk konflik di Timur Tengah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan momen bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono beserta keluarga, saat mudik Lebaran di Semarang.
Empat menteri dari Kabinet Indoneia Maju mengunjungi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di kediamannya pada hari pertama lebaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan belasungkawa atas meninggalnya komika Babe Cabita. Dia juga turut mengenang pertemuan mereka saat Babe berkunjung ke kantor Kementerian Keuangan.
Ditjen Kemenkeu kantongi penerimaan pajak ekonomi digital sebesar Rp 23,04 triliun hingga akhir Maret 2024. Penerimaan pajak tersebut dari perusahaan teknologi, kripto hingga fintech.
Hakim Konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan alasan mengapa bantuan beras kini menjadi wewenang badan pangan nasional (Bapanas). Sebelumnya bantuan beras ada di bawah tanggung jawab Kemensos.