SUSTAIN menilai kebijakan pengurangan kuota produksi batu bara harus dikombinasikan dengan strategi adaptasi energi untuk memperbesar ruang bagi energi bersih.
Harga energi berbasis hidrogen nantinya harus berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) diesel di masing-masing wilayah agar dapat langsung diserap PLN.
Produsen kendaraan listrik harus memperhatikan pasokan energi dalam rantai pasoknya agar tidak merusak komitmen pengurangan emisi karbon yang telah dijanjikan.
Penerapan bea ekspor batu bara harus diterapkan segera. Hal ini menguji keberanian politik Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi kebijakan untuk kepentingan rakyat banyak.
Program ini mengombinasikan dukungan bagi pengembangan energi terbarukan dengan upaya memperkuat kapasitas industri dalam negeri di bidang teknologi bersih.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai perlunya pembentukan lembaga khusus, otoritas tersendiri, atau bahkan kementerian khusus menangani isu transisi energi, krisis iklim, hingga ekonomi karbon.
Laporan tematik JETP ini menjadi panduan yang memastikan peralihan menuju pembangkit listrik yang lebih bersih dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan inklusivitas bagi masyarakat.