PLN Minta Pemerintah Buat Regulasi yang Menjamin Pasokan Biomassa
PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN meminta pemerintah untuk membuat regulasi mengenai pengadaan biomassa untuk campuran atau co-firing batu bara pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU.
Regulasi tersebut ditujukan untuk memberikan dukungan atas jaminan penyediaan biomassa di sektor hulu, hingga pengaturan PLN sebagai pembeli tunggal atas seluruh bahan baku atau offtaker di sisi hilir.
Sekretaris Perusahaan PLN Energi Primer Indonesia atau EPI, Mamit Setiawan, menyampaikan bahwa regulasi terkait biomassa saat ini merupakan hal baru di internal PLN. Perusahaan pelat merah itu berharap dapat memperoleh dukungan regulasi dari pemerintah.
"Regulasi terkait biomassa saat ini baru di internal PLN. Diharapkan dukungan regulasi dari pemerintah baik disisi hulu penyediaan dan atau disisi hilir PLN sebagai offtaker," kata Mamit lewat pesan singkat WhatsApp pada Kamis (20/4).
Mamit menilai, adanya regulasi yang mengatur jaminan pasokan biomassa untuk PLN dinilai mendesak seiring penggunaan biomassa yang belum optimal karena keterbatasan bahan baku. Pasokan biomassa sejauh ini umumnya masih berasal dari produk sampingan.
Produsen Biomassa Pilih Ekspor
Dia menyampaikan bahwa harga Biomassa untuk pembangkit listrik dibatasi dengan harga patokan tertinggi atau HPT batu bara. Hal tersebut berimbas kepada sikap para produsen yang memilih menjual hasil biomassa mereka ke pasar ekspor.
"Saat ini hitung-hitungan harga biomassa ke pembangkit PLTU dibatasi maksimum sama dengan HPT batu bara pada PLTU tersebut," ujar Mamit.
