YLKI Sebut Pernyataan Dirjen PUPR Salah Kaprah Soal Meikarta

YLKI anggap pernyataan Dirjen PUPR salah kaprah tentang persoalan Meikarta, karena selama ini aturan pemasaran dan PPJB jelas diatur dalam UU Rumah Susun.
Yuliawati
Oleh Yuliawati
22 September 2017, 17:14
Maxxbox Orange County Lippo
Katadata/Arief Kamaluddin
Maxxbox Orange County Lippo.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti pernyataan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin.

Kepada Katadata, Syarif mengatakan pengembang megaproyek Meikarta di Cikarang, Bekasi belum melakukan kegiatan pemasaran dan transaksi pembayaran berupa booking fee bertujuan untuk mengetahui kekuatan pasar dan bukan termasuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Staff Pengaduan dan Hukum YLKI Mustafa Aqib Bintoro menyatakan pernyataan Dirjen PUPR salah kaprah, karena selama ini aturan pemasaran dan PPJB jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

"Secara legal yuridis apabila transaksi dilakukan tanpa memenuhi aturan Undang-undang akan membuat posisi konsumen dalam posisi lemah," kata Mustafa kepada Katadata. (Baca juga: Deddy Mizwar Minta Lippo Hentikan Sementara Proyek Meikarta)

Mustafa menjelaskan, aturan pemasaran properti mengacu pada UU Rusun Pasal 42, di mana pengembang harus memenuhi lima syarat sebelum melakukan promosi. Syarat tersebut yakni kepastian peruntukan ruang, kepastian hak tanah, kepastian status kepemilikan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan jaminan atas pembangunan yang ditunjukkan berupa surat dukungan bank atau nonbank.

Mustafa menjelaskan transaksi pra-jual beli merupakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang diatur dalam UU Rusun pasal 43. Persyaratan bagi pengembang dalam PPJB adalah status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, keterbangunan paling sedikit 20% dan hal yang diperjanjikan.

"Aturan lain pun harus tunduk kepada UU Rusun," kata Mustafa. 

Mustafa mengatakan pendapat bahwa pembayaran lewat NUP (nomor urut pemesanan) dapat dikategorikan transaksi karena pembayarannya akan mengurangi harga dari unit yang dipesan. "Mengenai apakah NUP itu ada pengembalian uang atau tidak, memang seharusnya dalam kondisi apapun booking fee itu dikembalikan, karena konsumen membatalkan jual beli," kata Mustafa.

Sebelumnya, Dirjen PUPR Syarif mengatakan aktivitas penawaran pengembang Meikarta sebagai kegiatan untuk mengetahui kekuatan pasar, dan bukan termasuk pemasaran atau PPJB.

“Selama ini mereka sebenarnya melakukan NUP (nomor urut pemesanan) untuk mengetahui pasar. Sifatnya hanya untuk mengetahui kekuatan pasar, dan apabila batal maka uangnya kembali,” kata Syarif kepada Katadata, Rabu (20/9).

Pelaksanaan pengecekan kekuatan pasar ini, kata Syarif, dilakukan juga oleh pengembang pembangunan Transit Oriented Development (TOD) di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. "Sudah fullbooking hanya melalui NUP," kata Syarif.

Lebih lanjut Syarif mengatakan, Meikarta bisa dianggap melakukan pemasaran dan proses PPJB apabila booking fee yang dibayarkan konsumen tak dapat dikembalikan.

Sebelumnya Ombudsman RI menyebut aktivitas Meikarta dalam melakukan penawaran apartemen sebagai kegiatan pemasaran. Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menyebut Meikarta berpotensi melanggar UU Rusun karena melakukan pemasaran tanpa memenuhi persyaratan.

PT Lippo Cikarang Tbk saat ini hanya memiliki izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) seluas 84,6 hektar dari 500 hektar yang hendak dibangun. Lippo pun belum memiliki Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena menunggu penyelesaian pembahasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Direktur Komunikasi Lippo Group Danang Kemayan Jati mengatakan pengembang Meikarta belum melakukan pemasaran maupun PPJB. Mereka menyebutkan aktivitasnya pre-project selling.

Danang mengatakan, iklan dan promosi merupakan bagian dari pre-project selling yang dilakukan bersamaan dengan pengajuan izin yang sedang dilakukan.

"Iklan itu memang paralel dengan izin-izin yang sedang kami ajukan dan itu tidak melanggar. Jadi ada perbedaan antara izin pembangunan dengan marketing, itu beda," kata Danang.

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait