Aturan Menteri Harus Disetujui Jokowi, Istana Ungkap Alasannya

Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
Rizky Alika
27 Agustus 2021, 14:22
Presiden, Jokowi, menteri
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020). Sidang kabinet tersebut membahas Antisipasi Dampak Perekonomian Global.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, penerbitan Perpres dilakukan untuk memastikan tidak ada tumpang tindih antar Peraturan Menteri (Permen).

Selain itu, Permen diterbitkan guna memperkuat tujuan penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu mencegah tumpang tindih peraturan. "Agar tidak tumpah tindih dan Permen yang dikeluarkan saling menyambung. Tidak ada irisan satu sama lain," kata Heru kepada Katadata.co.id, Jumat (27/8).

Berdasarkan Perpres 68/2021, pemberian persetujuan Presiden bertujuan utnuk meminimalisir permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Aturan ini disusun dalam rangka menyelaraskan gerak penyelenggaraan pemerintah dan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional.

Kemudian, ketentuan itu diterapkan guna menghasilkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha.  "Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi haraus mengetahui setiap kebijakan yang akan ditetapkan oleh menteri," demikian tertulis.

Pasal 1 ayat (1) Perpres 68/2021 mencantumkan, Persetujuan Presiden adalah petunjuk atau arahan Presiden baik yang diberikan secara lisan atau tertulis maupun pemberian keputusan dalam sidang kabinet/rapat terbatas.

Adapun, pemrakarsa ialah menteri/kepala lembaga yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Dalam menyusun rancangan peraturan, pemrakarsa dapat melibatkan kementerian/lembaga lain.

Presiden akan memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan yang memiliki kriteria berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bersifat strategis atau berpengaruh pada program prioritas dan target pemerintah, serta lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.

"Sebelum dimintakan Persetujuan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi," demikian tertulis pada Pasal 4.

Untuk itu, permohonan harus disertai dengan naskah penjelasan urgensi dan pokok-pokok pengaturan serta surat keterangan telah selesainya harmonisasi, pembulatan, dan pematangan konsepsi dari menteri atau kepala lembaga.

Berdasarkan permohonan yang disampaikan pemrakarsa, Sekretariat Kabinet akan menyampaikan rekomendasi permohonan persetujuan kepada Presiden. Persetujuan itu berupa keputusan persetujuan atau penolakan rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Selain itu, persetujuan dapat berupa pemberian arahan kebijakan lain. Perpres ini berlaku mulai 6 Agustus 2021. "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur dengan Peraturan Sekretaris Kabinet," tertulis dalam aturan tersebut.

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait