DMO Batu Bara Tak Terpenuhi, PLN Justru Tak Serap 24 Kargo LNG

Pemerintah melarang ekspor batu bara demi mengamankan pasokan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)  milik PLN. Biang masalahnya adalah perusahaan tambang dituding tidak memenuhi komitmen pasokan kebutuhan dalam negeri atau DMO sehingga Indonesia terancam krisis listrik. Di sisi lain, PLN disebut tidak menyerap pasokan LNG untuk bahan bakar pembangkit listrik. 

SKK Migas mencatat 24 kargo gas alam cair atau liquid natural gas (LNG) selama dua tahun terakhir ini justru tak diserap oleh PLN. Padahal, kargo-kargo tersebut secara kontraktual sudah disiapkan untuk kebutuhan kelistrikan.

Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas, Arief Setiawan Handoko mengatakan industri hulu migas memastikan komitmennya dalam memasok LNG untuk kebutuhan sektor kelistrikan dalam negeri. Mengingat dalam tiga tahun terakhir, sektor hulu migas selalu berhasil memenuhi komitmen jumlah kargo LNG.

Saat ini, pasokan LNG untuk kelistrikan berasal dari kilang LNG Bontang dan Tangguh. Sementara realisasi pasokan LNG untuk PLN dari kedua Kilang tersebut yakni 58 kargo pada 2019, 40 kargo pada 2020, dan 54 kargo pada 2021.

Bahkan menurut catatan SKK Migas, terdapat kargo-kargo yang secara kontraktual sudah disiapkan. Namun realisasinya tidak terserap oleh PLN dengan rincian sebanyak 13 kargo pada 2020 dan 11 kargo pada 2021.

"Semua kebutuhan bisa dipenuhi, termasuk beberapa permintaan yang secara tata waktu berubah dari jadwal semula" kata Arief dalam keterangannya Rabu (5/1).

Pada 2022, sektor hulu migas masih akan tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan LNG dari pembangkit listrik PLN. Pasalnya sektor hulu migas telah menyiapkan 58 kargo dari kilang LNG Bontang dan Tangguh.

"Saat ini seluruh pihak terkait sedang memastikan ketersediaan energi untuk kelistrikan khususnya di kuartal I tahun 2022," katanya.

Arief menegaskan LNG merupakan komoditas yang butuh waktu untuk menyiapkannya. Sehingga, SKK Migas berharap seluruh kargo yang disiapkan untuk PLN dapat diserap secara optimal.

“Perencanaan penggunaan bahan bakar LNG untuk sektor kelistrikan diharapkan dapat dibenahi kedepannya untuk memastikan pasokan aman bagi pembeli dan kesinambungan produksi bagi penjual,” ujar Arief. Simak databoks berikut:

Sektor hulu migas mulai memasok LNG untuk domestik pada 2012. Saat itu volume pasokan untuk domestik masih sebesar 14 kargo. Jumlahnya terus meningkat dengan angka tertinggi 60,6 kargo pada 2019. Pandemi Covid-19 menyebabkan turunnya permintaan, sehingga pasokan LNG untuk domestik turun menjadi 44,9 kargo pada 2020.

Namun, pada 2021 tren kembali naik dengan jumlah pasokan mencapai 56 kargo. Dari pasokan LNG untuk domestik tersebut, pasokan untuk sektor kelistrikan menjadi yang paling tinggi.

Contohnya pada 2021, dari total pasokan 56 kargo, pasokan untuk sektor kelistrikan mencapai 54 kargo. Sisanya, untuk sektor industri. Artinya, 96,5% pasokan LNG untuk domestik digunakan oleh sektor kelistrikan.

"Komitmen untuk mendukung sektor kelistrikan ini akan terus kami jaga seiring semakin strategisnya peranan gas alam sebagai energi transisi," kata Arief.

Seperti diketahui, selain batu bara, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan produsen LNG memprioritaskan kebutuhan dalam negeri ketimbang ekspor. Adapun produsen yang dimaksud yakni Pertamina dan perusahaan swasta.

"Terkait pasokan LNG saya minta kepada produsen LNG, baik Pertamina dan swasta untuk mengutamakan kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu," katanya.