Arab Saudi Bantah Pemangkasan Produksi OPEC+ untuk Mendukung Rusia

ANTARA FOTO/REUTERS/Ben Job
Menteri Energi Arab Saudi, Pangeran Abdulaziz bin Salman berbicara pada Komite Pemantauan Menteri gabungan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Kamis (12/9/2019).
Penulis: Happy Fajrian
13/10/2022, 11.55 WIB

Arab Saudi, sebagai pemimpin de facto OPEC, membantah tudingan bahwa ada motif politik untuk mendukung Rusia di balik keputusan pemangkasan produksi minyak sebesar dua juta barel per hari (bph) mulai November 2022.

Pemerintah Saudi menegaskan bahwa keputusan pemangkasan produksi minyak, yang ditentang oleh Amerika Serikat (AS) karena dapat melambungkan lagi harga energi, dibuat untuk melayani kepentingan konsumen dan produsen.

“Keputusan OPEC+ diadopsi melalui konsensus dengan mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan permintaan, dan ditujukan untuk membatasi volatilitas pasar,” kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Kamis (13/10).

Presiden AS Joe Biden telah berjanji untuk menghukum Arab Saudi atas keputusan OPEC+. Amerika Menuding Arab Saudi berkiblat ke Moskow yang menolak rencana pembatasan harga minyak Rusia oleh negara-negara barat sebagai sanksi atas invasi ke Ukraina.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, mengutip seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya, menekankan konteks ekonomi murni dari keputusan pemotongan produksi minyak yang akan berlaku pada November mendatang.

Pernyataan itu juga merujuk pada konsultasi dengan Amerika Serikat di mana mereka diminta untuk menunda pemotongan selama sebulan.

Langkah OPEC+ telah meningkatkan kekhawatiran di Washington tentang kemungkinan harga bensin yang lebih tinggi tepat sebelum pemilihan paruh waktu AS November, dengan Demokrat Biden berusaha mempertahankan kendali mereka atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.

“Kerajaan mengklarifikasi melalui konsultasi berkelanjutan dengan pemerintah AS bahwa semua analisis ekonomi menunjukkan bahwa menunda keputusan OPEC+ selama sebulan, menurut apa yang telah disarankan akan memiliki konsekuensi ekonomi negatif,” kata pejabat Kemenlu Saudi.

Halaman: