Pacu Transisi Energi, PLN Batalkan Pembelian Listrik 1,4 GW dari IPP

PLN membatalkan pembelian listrik sebesar 1,4 gigawatt (GW) dari hasil renegosiasi kontrak dari produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan upaya tersebut dilakukan sebagai upaya mempercepat transisi energi.

"Bulan lalu saya kirim surat pembatalan perjanjian jual beli 1,4 GW. Kami menegosiasikannya dengan IPP, akhirnya kami bisa ubah perjanjiannya,” kata Darmawan di Side Event G20: Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable pada Kamis (14/7).

Dalam rangka jangka panjang, PLN menargetkan 51,6% pasokan listrik perusahaan pada 2060 berasal dari sumber energi baru dan terbarukan. Darmawan juga menyampaikan rencana PLN untuk melakukan privatisasi PLTU. Hal ini dilakukan sebagai opsi dari minimnya pendanaan internasional untuk proyek transisi energi di tanah air.

Darmawan mengaku sudah membahas rencana privatisasi PLTU milik perusahaan listrik negara tersebut dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkue). Ke depan, PLN diharap bisa fokus pada produksi listrik dari sumber energi baru dan terbarukan.

Adapun sejumlah tantangan yang musti dilalui oleh PLN yakni memastikan skema privatisasi PLTU masih menarik secara komersial bagi investor.

Selain menjalin komunikasi dengan BKF Kemenkeu, PLN juga tengah berkomunikasi dengan Bank Dunia dan Asian Developmen Bank soal mekanisme transisi energi. “Kami mendiskusikan skema untuk memprivatisasi PLTU yang akan diakuisisi oleh beberapa pihak yang memiliki komitmen mengurangi emisi karbon,” sambung Darmawan.

Sebelumnya diberitakan, PLN telah melakukan renegosiasi jadwal operasional komersial (commercial operational date/COD) sejumlah proyek pembangkit listrik dengan perusahaan listrik swasta alias independent power producer (IPP) di tengah kelebihan pasokan yang terjadi.