Pembangkit Listrik Nuklir dan Gas Bakal dapat Label Hijau di Uni Eropa

Uni Eropa (UE) tengah menyusun aturan yang akan melabeli investasi pada reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dan proyek gas alam sebagai investasi hijau. Sebelumnya kedua jenis sumber energi ini dianggap tak sesuai dengan komitmen iklim untuk menurunkan emisi karbon.

Komisi Eropa diperkirakan mengusulkan aturan ini pada Januari untuk memutuskan apakah proyek gas dan nuklir akan dimasukkan dalam taksonomi keuangan berkelanjutan sebagai investasi yang ramah iklim, yang akan memerinci aktivitas ekonomi dan kriteria lingkungan yang harus dipenuhi untuk mendapat label investasi hijau.

Dengan membatasi label “hijau” untuk proyek yang benar-benar ramah iklim, Sistem ini bertujuan membuat investasi tersebut lebih menarik bagi modal swasta dan menghentikan “greenwashing”, di mana perusahaan atau investor melebih-lebihkan kredensial ramah lingkungannya.

"Komisi menganggap ada peran gas alam dan nuklir sebagai sarana untuk memfasilitasi transisi menuju masa depan berbasis energi terbarukan," tulis Komisi Eropa dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Minggu (2/1).

Uni Eropa juga telah mengambil langkah untuk menerapkan sistem tersebut ke beberapa pendanaan kawasan, yang berarti aturan tersebut dapat memutuskan proyek mana yang memenuhi syarat untuk pembiayaan publik tertentu. Simak perkembangan aset investasi berkelanjutan/hijau global pada databoks berikut:

Berdasarkan draf rancangan aturan, investasi PLTN akan mendapat label investasi hijau jika proyek tersebut memiliki rencana, dana dan situs untuk membuang limbah radioaktif dengan aman. Agar dianggap hijau, pembangkit nuklir baru harus mendapat izin pembangunan sebelum tahun 2045.

Investasi di pembangkit listrik tenaga gas alam juga akan dianggap hijau jika emisinya di bawah 270 gram setara CO2 per kilowatt hour (kWh), menggantikan pembangkit bahan bakar fosil yang lebih berpolusi, sudah mendapatkan izin konstruksi sebelum 31 Desember 2030, dan menargetkan tranisi ke gas rendah karbon pada akhir 2035.

Pembangkit listrik tenaga gas dan nuklir akan diberi label hijau dengan alasan bahwa keduanya merupakan kegiatan "transisi", yang didefinisikan sebagai kegiatan yang tidak sepenuhnya berkelanjutan, tetapi memiliki emisi di bawah rata-rata industri dan tidak mengunci aset yang menimbulkan polusi.

“Untuk membantu negara-negara dengan berbagai latar belakang energi untuk transisi, dalam kondisi tertentu, solusi dapat masuk akal yang tidak terlihat 'hijau' pada pandangan pertama. Investasi gas dan nuklir akan diwasi secara ketat," kata seorang pejabat Komisi Eropa.

Negara-negara Uni Eropa dan panel ahli akan meneliti rancangan proposal, yang dapat berubah sebelum diterbitkan pada bulan Januari. Setelah diterbitkan, itu bisa diveto oleh mayoritas negara Uni Eropa atau Parlemen Eropa.

Kebijakan tersebut telah terperosok dalam lobi dari pemerintah selama lebih dari satu tahun dan negara-negara UE tidak setuju tentang bahan bakar mana yang benar-benar berkelanjutan. Simak databoks berikut:

Gas alam mengeluarkan kira-kira setengah emisi CO2 dari batu bara saat dibakar di pembangkit listrik, tetapi infrastruktur gas juga dikaitkan dengan kebocoran metana, gas pemanasan planet yang kuat.

Penasihat Uni Eropa telah merekomendasikan bahwa pabrik gas tidak diberi label sebagai investasi hijau kecuali mereka memenuhi batas emisi 100 gram CO2e/kWh yang lebih rendah, berdasarkan pengurangan emisi yang dalam yang menurut para ilmuwan diperlukan untuk menghindari bencana perubahan iklim.

Tenaga nuklir menghasilkan emisi CO2 yang sangat rendah tetapi Komisi Eropa meminta saran ahli tahun ini tentang apakah bahan bakar harus dianggap hijau mengingat potensi dampak lingkungan dari pembuangan limbah radioaktif.

Beberapa juru kampanye lingkungan dan anggota parlemen Green EU mengkritik kebocoran proposal tentang gas dan nuklir. "Dengan memasukkan gas dan nuklir, komisi berisiko membahayakan kredibilitas peran UE sebagai pasar terkemuka untuk keuangan berkelanjutan," kata presiden Partai Hijau Philippe Lamberts.

Austria, Jerman, dan Luksemburg menentang tenaga nuklir. Bahkan Jerman akan mematikan seluruh pembangkit nuklir miliknya pada akhir 2022. Negara-negara UE lainnya, termasuk Republik Ceko, Finlandia dan Prancis, yang mendapatkan sekitar 70% dari tenaganya dari nuklir, melihat nuklir sebagai hal yang penting untuk menghentikan tenaga bahan bakar batu bara secara bertahap.