Begitu juga hasil survei U-Report Indonesia pada Juli lalu yang menyatakan, 38% peserta didik merasa kurang bimbingan dari guru. Menjadi keluhan terbanyak disampaikan. Mengungguli masalah akses internet (35%) dan tak memiliki gawai memadai (7%).
“Ada jutaan siswa Indonesia terancam tidak punya basic knowledge atau pendasaran ilmu yang baik dan ini membahayakan untuk perkembangan berikutnya,” kata pakar pendidikan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Doni Koesoema kepada Katadata.co.id, (31/8) ketika menanggapi hasil riset tersebut.
Selain itu, proses PJJ yang mayoritas menggunakan internet membuat anak rentan terpapar konten pornografi dan negatif lainnya. Sementara, hasil survei Wahana Visi Indonesia menyatakan, hanya 34% orang tua yang mengawasi anaknya secara berkala ketika menggunakan gawai dan mengakses internet.
Seluruh kondisi tersebut masih harus berbarengan dengan minimnya alat pendukung pendidikan yang semakin memperberat jalannya PJJ. Sebanyak 63% anak mengaku membutuhkan buku teks. Lalu, membutuhkan paket data (28%), buku bergambar (23%), dan alat membuat kerajinan/kesenian (17%).
Data-data tersebut mengindikasikan pula, bahwa kebutuhan anak bukan sekadar paket data seperti halnya yang selama ini ramai diperbincangkan. Sehingga, persoalan PJJ tak bisa selesai hanya dengan memberikan subsidi pulsa atau data, meskipun tetap bermanfaat bagi siswa.
Pemerintah sudah semestinya mulai menggodok kurikulum pembelajaran hybrid demi mengantisipasi pandemi yang belum dapat diprediksi kapan berakhir. Agar proses belajar mengajar bisa lebih ramah kepada guru dan terutama anak. Dengan begitu kualitas pendidikan dapat tetap terjaga.
Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi
