Rinciannya, perpindahan IKN akan mampu menambah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 6,83% dalam jangka pendek. Untuk jangka panjang, pertambahan pertumbuhan ekonominya diperkirakan bisa mencapai 4,58%.
Sementara secara keseluruhan Pulau Kalimantan, pertambahan pertumbuhan ekonomi dari perpindahan IKN sebesar 3,61% dalam jangka pendek. Untuk jangka panjang, pertambahan pertumbuhan ekonominya bakal mencapai 2,85%.
Adapun secara nasional, pertambahan pertumbuhan ekonomi dari perpindahan IKN diperkirakan hanya 0,02% dalam jangka pendek. Untuk jangka panjang, pertambahan pertumbuhan ekonominya diperkirakan sebesar 0,0001%.
“Ini karena rata-rata pertumbuhan ekonomi di pulau lainnya hanya bertambah sebesar 0,01% dari perpindahan IKN,” kata Rizal Taufikurahman, Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef, kepada Katadata.co.id pada Senin (26/4).
Rizal mengatakan, perpindahan IKN tidak berdampak signifikan terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi disebabkan belum kuatnya keterhubungan (linkages) antarprovinsi dan antarpulau di Indonesia. Alhasil, manfaat dari perpindahan IKN hanya mampu dirasakan oleh sejumlah provinsi terkait.
Seharusnya pemerintah mampu memperkuat keterhubungan antarpovinsi dan antarpulau terlebih dulu demi mengatasi persoalan ini. “Ini bisa dibuat dengan berbagai kebijakan, insentif, dan kemudahan investasi,” kata Rizal.
Tak hanya itu, pemindahan IKN juga memunculkan kekhawatiran akan terjadinya ketimpangan baru di Kalimantan Timur. Persoalannya, rencana tersebut berpotensi menarik banyak pendatang ke Kalimantan Timur yang menjadi lokasi IKN.
Salah satu kelompok pendatang yang kemungkinan ke Kalimantan Timur adalah aparatur sipil negara (ASN) di instansi pemerintah pusat. Mereka datang ke IKN baru seiring berpindahnya pusat pemerintahan dari Jakarta.
Melansir dari CNBC Indonesia, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo memperkirakan jumlah ASN yang akan diboyong ke IKN dari Jakarta sekitar 77%. Hal tersebut mengingat ada 3% ASN yang tidak bisa dipindah ke Kalimantan Timur karena tingkat pendidikannya hanya lulusan SMP-SMA. Sedangkan, 20% ASN akan masuk masa pensiun pada 2023-2024.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), ASN pada instansi pemerintah pusat mencapai 958.919 orang hingga Desember 2020. Di Jakarta sendiri, jumlahnya mencapai 208.567 orang. Dengan perhitungan Tjahjo tersebut, ada 160.596 ASN yang akan dipindahkan ke IKN dari Jakarta. Jumlah tersebut setara dengan 4,2% dari total penduduk Kalimantan Timur yang sebesar 3,77 juta orang.
Para ASN yang datang ke Kalimantan Timur tersebut memiliki pendapatan melebihi UMP Jakarta yang sebesar Rp 4,4 juta pada 2021. Sementara, UMP Kalimantan Timur tercatat hanya sebesar Rp 2,9 juta. Artinya, pendapatan para ASN nantinya minimal 48% lebih tinggi dari upah rata-rata penduduk asli Kalimantan Timur.
Warga asli Kalimantan Timur juga akan sulit berkompetisi lantaran tingkat pendidikannya lebih rendah dibandingkan para pendatang dari Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata lama sekolah warga Kalimantan Timur mencapai 9,99 tahun pada 2020. Sedangkan, rata-rata lama sekolah warga Jakarta mencapai 11,17 tahun.
Begitu pula adanya masalah ketimpangan atas keterampilan teknologi, informasi dan komputer (TIK) antara warga lokal Kalimantan Timur dan pendatang dari Jakarta. Di Kalimantan Timur, proporsi remaja dan dewasa yang punya keterampilan TIK mencapai 69,44%. Sementara, proporsi tersebut mencapai 85,17% di DKI Jakarta.
Jika tidak diantisipasi dengan baik, maka persoalan tersebut dapat meningkatkan rasio gini di Kalimantan Timur yang sebesar 0,335 pada September 2020. Lebih lanjut, hal tersebut dapat memicu tingkat kriminalitas yang lebih tinggi di Kalimantan Timur.
Atas dasar itu, Rizal menilai pemerintah perlu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal di lokasi IKN yang baru. “Ini satu masalah yang harus diselesaikan. Ini harus dielaborasi lebih lanjut lagi,” kata dia.
Editor: Aria W. Yudhistira
