Analisis Pidato Kenegaraan Jokowi: Beda Perhatian Dulu dan Sekarang

Joko “Jokowi” Widodo adalah presiden Indonesia pertama yang meniti karier politik dari bawah. Dimulai dari walikota Solo – salah satu pusat kebudayaan Jawa – kemudian merambah ibu kota menjadi gubernur Jakarta.

Berbeda dengan elite politik lain, Joko merupakan tokoh politik yang tidak memiliki keterkaitan dengan masa lalu politik Indonesia. Dirinya pun tidak memiliki trah dari tokoh-tokoh politik nasional. 

Nama Jokowi kemudian disematkan sebagai simbol dari rakyat, perwakilan “wong cilik” sebagai antitesis alias “wong gedhe” elite penguasa. Namanya merupakan harapan dari orang-orang biasa, mayoritas rakyat. Dengan berbekal simbolis seperti itu, Joko mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014 dan berhasil duduk di kursi itu sampai hari ini. 

Tujuh tahun dan enam bulan sudah Joko Widodo berkuasa sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Selama periode tersebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko rata-rata berada di angka 65,7%. Kendati begitu, tidak sedikit kritik yang dialamatkan ke pemerintahannya. 

Terbitnya Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga wacana masa jabatan tiga periode adalah beberapa kritik terhadapnya. 

KATA-KATA KUNCI PIDATO KENEGARAAN

Ben Bland, Director of Southeast Asia Program Lowy Institute, mengatakan semakin lama menjabat, semakin banyak Joko melupakan janji-janjinya. Dalam bukunya Man of Contradictions, Ben melihat bekas pengusaha mebel ini justru berubah menjadi bagian dari elite politik, alih-alih menjadi perwakilan “wong cilik”.

Katadata.co.id mencoba melihat perubahan Joko ini lewat pidato-pidato kenegaraan. Pidato kenegaraan rutin dilakukan presiden di depan Sidang Bersama DPR dan DPD, menjelang peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus setiap tahun.

Mengutip Hukumonline, pidato kenegaraan umumnya berisi hal-hal tentang yang telah dan akan dilakukan oleh presiden. Pidato kenegaraan untuk menyambut hari kemerdekaan sudah dilakukan sejak 1967.

Sejak menjabat, Jokowi sudah menyampaikan pidato kenegaraan sebanyak tujuh kali. Analisis Katadata menunjukkan “bangsa” menjadi kata kunci yang paling banyak muncul yakni 193 kali dalam tujuh pidato tersebut. Setelah itu, kata “kerja” muncul 129 kali, “ekonomi” 124 kali, “rakyat” 104 kali, dan “pembangunan” 93 kali.

Pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan, wajar jika lima kata ini muncul paling banyak dalam pidato kenegaraan Joko Widodo. Menurutnya, elite politik pasti akan menggunakan lima kata ini untuk membicarakan tentang Indonesia.

“Masalahnya, perwujudan dari retorika Jokowi dalam pidato-pidatonya itu belum terwujud sampai sekarang,” kata Hendri kepada Katadata.co.id, Senin, 11 April 2022.

Selain itu, kata kunci seperti “kerja”, “ekonomi”, dan “pembangunan” memang berhubungan dengan “nawacita” atau 9 visi pembangunan Jokowi pada 2014. Visi ini juga tidak jauh berbeda saat dirinya terpilih kembali pada 2019.

Kata-kata lain terkait visi tersebut juga tercatat sering muncul. “Maju” muncul 72 kali, “produk” 68 kali, “program” 51 kali, “infrastruktur” 40 kali, dan “industri” 35 kali. Sering munculnya kata-kata kunci ini juga menunjukkan Jokowi yang terus memprioritas pembangunan ekonomi sejak dirinya menjabat.

Komitmen Jokowi terhadap pembangunan ekonomi ini membuatnya disebut sebagai “kapitalis yang gigih” oleh Kishore Mahbubani, mantan diplomat Singapura sekaligus pengajar kebijakan publik di National University of Singapore. 

Kishore mengakui kepiawaian Jokowi dalam mendorong kebijakan tidak populer seperti mengubah aturan perburuhan lewat UU Cipta Kerja, serta mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM).

FREKUENSI KATA “RAKYAT” TERUS BERKURANG

Meski menjadi salah satu kata yang paling sering muncul, frekuensi kemunculan kata “rakyat” tidak lebih dari 10 kali dalam tiga pidato kenegaraan terakhir. “Rakyat” hanya muncul delapan kali pada 2019, tiga kali pada 2020, dan lima kali pada 2021.

Mengutip Ben Bland, citra merakyat memang menjadi salah satu daya jual Joko sebelum menjadi presiden pada 2014. Citra merakyat ini semakin meyakinkan dengan aksi turun langsung ke jalan atau blusukan.

Langkah politik Joko yang melebarkan koalisi di pemerintahannya, membuatnya harus berkompromi dengan elite-elite politik dan konglomerat yang pada awalnya dia lawan. Ini juga yang membuat Joko gagal menepatinya janjinya dalam melawan korupsi dan menginvestigasi kejahatan hak asasi manusia masa lalu.

Keberjarakannya dengan rakyat ini bisa terlihat dari aksi #ReformasiDikorupsi pada September 2019. Aksi tersebut dilatarbelakangi pengesahan revisi UU KPK dan penolakan DPR menunda mengkaji ulang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

Meski mengaku tidak sepenuhnya mendukung, Joko tidak membatalkan revisi UU KPK seperti yang dikatakannya akan menerbitkan perppu.

Setahun berselang, massa juga turun ke jalan pada Oktober 2020. Mereka menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang diinisiasi oleh pemerintah. Massa juga menilai pengesahan UU tersebut tergesa-gesa dan tidak transparan. Pada 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) menangguhkan UU tersebut karena cacat secara formil. 

Pada 2019, kata “rakyat” hanya muncul delapan kali. Penyebutannya lebih sedikit dari kata “kerja” dan “SDM” sebanyak 14 kali. Ini sekaligus menunjukkan Joko ingin fokus terhadap pembangunan ekonomi pada periode keduanya. 

Visi Joko untuk menyederhanakan regulasi demi investasi asing yang membuahkan UU Cipta Kerja juga terlihat dari penyebutan “regulasi” sebanyak 10 kali.

Selanjutnya, pandemi terjadi pada 2020. Prioritas pemerintah yang saat itu mengutamakan ekonomi dapat terlihat dari munculnya “kerja” sebanyak 26 kali. Di sisi lain, “krisis” muncul sebanyak 14 kali, dan “sehat” yang termasuk kesehatan muncul 13 kali. Kata “rakyat” hanya muncul sebanyak tiga kali dalam pidato 2020.

“Sehat” baru menjadi kata kunci utama pada pidato kenegaraan 2021, tahun kedua pandemi. Meski begitu, “ekonomi” masih disebutkan sebanyak 20 kali dan “kerja” sebanyak 19 kali. Penyebutan dua kata kunci tersebut jauh lebih banyak dari “rakyat” yang hanya disebut lima kali.

“KORUPSI” DAN “KPK”

Salah satu visi Joko sebelum menjabat presiden adalah melawan korupsi. Dalam nawacita, mantan gubernur Jakarta ini ingin membuat pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Meski begitu, visi anti korupsi ini semakin terkikis seiring masa jabatannya. Terkikisnya komitmen pemerintahan Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi terlihat dari skor indeks persepsi korupsi oleh Transparency International.

Jokowi awalnya dapat berhasil meningkatkan skor dari 36 pada 2015 menjadi 40 pada 2019. Meski angka ini masih menunjukkan Indonesia masih memiliki masalah korupsi, pertumbuhan skor ini menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Namun perubahan tersebut tidak berlanjut. Skor persepsi korupsi Indonesia turun menjadi 37 pada 2020, tepat setahun setelah Jokowi mengesahkan RUU KPK yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Pada 2021, skor hanya dapat meningkat 1 poin menjadi 38. 

Tren berkurangnya perhatian terhadap korupsi ini juga dapat terlihat dari penyebutan kata kunci terkait dalam pidato kenegaraan Jokowi.

Dalam pidato kenegaraan pertamanya pada 2015, Jokowi menyebut “korupsi” sebanyak dua kali dan “KPK” tiga kali. Pada tahun itu, Jokowi menegaskan visi dalam kampanyenya dan KPK juga sedang dalam proses memilih pimpinan KPK yang baru.

Jokowi lalu hanya menyebut “korupsi” sebanyak dua kali dan tidak menyebut “KPK” sama sekali pada 2019, tahun dirinya terpilih kembali. Pada tahun itu UU KPK yang baru berlaku.

Dalam pidatonya pada 2021, kata “KPK” hanya disebutkan sekali. KPK disebutkan bersamaan dengan lembaga lain seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Ombudsman Republik Indonesia.

“PAPUA” ABSEN DALAM TIGA PIDATO TERAKHIR

Saat baru menjabat, Joko memberikan perhatian khusus pada Papua. Di pidato kenegaraan pertama, Jokowi menyebut kata “Papua” sebanyak enam kali. Penyebutan ini yang terbanyak jika dibandingkan dengan pidato-pidato kenegaraan setelahnya.

“Pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua dan menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Kerusuhan seperti kasus Tolikara, seharusnya tidak terjadi lagi di masa depan. Pemerintah memberikan akses bagi wartawan asing untuk masuk dan meliput di Papua,” ujar Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan 2015.

Perhatian khusus terhadap Papua ini mulai diabaikan jika dilihat dari penyebutan kata “Papua” dalam pidato kenegaraan. “Papua” absen disebutkan dalam tiga pidato sejak 2019, tahun yang sama Jokowi terpilih kembali menjadi presiden.

Janji Jokowi untuk membuat Papua yang damai juga masih belum terwujud. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat ada 1.182 kasus kekerasan di Papua pada 2020-2021. Kasus kekerasan ini dilakukan baik oleh TNI/Polri maupun Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Selanjutnya, nasib sama juga terjadi untuk janji membuka akses bagi wartawan asing. Nyatanya, wartawan asing masih membutuhkan izin berlapis untuk bisa meliput di Papua. 

Adanya izin juga tidak menjamin peliputan dapat berjalan lancar seterusnya. Mantan Kepala Biro BBC Indonesia Rebecca Henschke pernah diusir dari Papua akibat cuitan di media sosial pribadinya.

Provinsi Papua dan Papua Barat juga masih termasuk dalam lima provinsi dengan kemerdekaan pers terendah menurut Dewan Pers. Papua Barat memiliki skor 70,59 atau “cukup bebas” dan Papua memiliki skor 68,87 atau “agak bebas”.