(Baca: Anggaran BLT Minyak Goreng Capai Rp6,4 Triliun, Ini Rinciannya)
Walaupun dibayar sekaligus pada bulan April, BLT dimaksudkan untuk membantu keluarga penerima selama tiga bulan hingga bulan Juni. Akan tetapi disparitas harga menyebabkan daya beli dari dana BLT tidak sama di setiap daerah.
Minyak goreng curah misalnya, bantuan ini diperkirakan mampu membeli 21 liter di Aceh. Namun di Papua Barat, hanya cukup setengahnya.
Begitu pula untuk minyak goreng kemasan. BLT tersebut bisa membeli kira-kira 13 liter minyak goreng kemasan premium di Jambi atau DKI Jakarta, tetapi hanya 8 liter di Sulawesi Tenggara.
Sedangkan untuk minyak goreng kemasan sederhana, penerima bisa menggunakan BLT membeli 16 liter di DKI Jakarta dan 11 liter di Kalimantan Barat.
Konsumsi minyak goreng masyarakat Indonesia juga berbeda di setiap daerah. Di Cirebon, Jawa Barat, misalnya, konsumsi minyak goreng tercatat sebesar 0,72 liter per rumah tangga per minggu pada tahun 2021, menurut data BPS. Di Sorong, Papua Barat, konsumsinya mencapai 1,31 liter per keluarga per pekan.
Pengeluaran minyak goreng berbanding lurus dengan konsumsinya secara umum. Pengeluaran minyak goreng tercatat sebesar Rp8.982,48 per rumah tangga per minggu di Cirebon dan Rp18.959,45 per rumah tangga per minggu di Sorong.
Namun, pengeluaran di beberapa kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat tercatat jauh lebih tinggi dari pengeluaran yang diharapkan mengingat tingkat konsumsinya.
Di Jayawijaya, Papua, misalnya, pengeluaran minyak goreng tercatat Rp26.067,07 per rumah tangga per minggu. Dengan konsumsi sebesar 0,74 liter per keluarga per pekan, pengeluaran tersebut lebih tinggi kira-kira 2,5 kali lipat dari yang diharapkan.
Josua Pardede, kepala ekonom Bank Permata, mengatakan bahwa harga minyak goreng lebih rendah di Jawa dan Sumatera karena banyak pabrik yang berlokasi di dua pulau ini. Jarak yang semakin jauh antara lokasi produksi dan tujuan pasar di Indonesia bagian timur meningkatkan ongkos logistiknya.
“Untuk (meminimalkan) disparitas harga akibat biaya logistik ini, pemerintah perlu memaksimalkan program yang (meminimalkan) biaya transportasi. Sebagai contoh, program tol laut dapat membantu menurunkan biaya logistik tersebut,” kata Josua kepada Katadata.co.id melalui pesan singkat pada hari Kamis 12 April 2022.
Editor: Aria W. Yudhistira
