Kami juga mencoba mengalkulasi porsi dana BOS terhadap anggaran pendidikan tiap provinsi tahun 2018. Hasilnya, provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Lampung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana BOS dalam keseluruhan APBD pendidikan provinsi. Artinya, lebih dari 50% anggaran pendidikan provinsi-provinsi ini disumbang dari dana BOS.
Federasi Serikat Guru Indonesia pun menolak wacana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis ini.
“Jika anggaran makan siang gratis dibebankan pada dana BOS, baik BOS Reguler, BOS Kinerja, maupun BOS Afirmasi, maka pembiayaan pendidikan akan tergerus. Pendidikan berkualitas tidak akan tercapai,” kata Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti, pada Senin, 4 Maret.
Provinsi yang Bakal Melarat
Menurut Bappenas, provinsi yang akan menjadi prioritas program makan siang gratis dan bantuan gizi untuk balita atau ibu hamil adalah yang memiliki tingkat stunting dan kemiskinan di atas rata-rata nasional. Provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat (NTB), Aceh, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Gorontalo.
Jika ditotal, kebutuhan per tahun program makan siang gratis hanya di 10 provinsi ini mencapai Rp12,8 triliun. Anggaran ini dikalkulasi dengan menghitung jumlah anak sekolah dari TK sampai SMA di wilayah terkait, dikalikan 255 jumlah efektif hari sekolah, dan dikalikan asumsi harga makan siang gratis yang ditanggung Rp15 ribu.
Berdasarkan data 2018, anggaran pendidikan Sulawesi Barat memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana BOS (47,3%). Begitu pula dengan Sulawesi Tenggara (40,7%) dan NTT (39%). Jika tiga provinsi ini diprioritaskan untuk program makan siang gratis, maka program pendidikan lain yang bergantung pada dana BOS banyak yang berpotensi berhenti.
Selain itu, kami mencoba mengalkulasi apakah dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang didalamnya termasuk dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan di 38 provinsi tahun 2024 ini cukup untuk menanggung kebutuhan program makan siang gratis selama 255 hari efektif sekolah.
Hasilnya, tidak ada satu pun anggaran dana BOS provinsi dan kabupaten/kota yang cukup menanggung program makan siang gratis. Bahkan rata-rata dana BOSP ini tidak mampu menutup separuh dari kebutuhan anggaran program makan siang gratis ini.
Beberapa provinsi yang anggaran dana BOS-nya jauh dari kebutuhan anggaran program makan siang adalah Kalimantan Selatan yang hanya mampu menutup 41,4% kebutuhan program makan siang gratis, NTB (42,7%), Kep. Bangka Belitung (42,8%), Sumatera Selatan (44%), dan Lampung (44,2%).
NTB yang masuk dalam provinsi prioritas program makan siang gratis kemungkinan akan semakin melarat sebab alokasi dana BOS yang jauh dari kebutuhan anggaran program. Sedangkan Lampung yang 94,2% APBD pendidikannya ditopang oleh dana BOS, berpotensi kehilangan pendanaan untuk program-program pendidikannya.
================
Artikel ini adalah bagian kedua dari rangkaian tulisan mengenai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Editor: Aria W. Yudhistira
