Advertisement
Analisis | Seberapa Besar Peluang Bukit Algoritma Jadi Silicon Valley Indonesia? - Analisis Data Katadata
ANALISIS

Seberapa Besar Peluang Bukit Algoritma Jadi Silicon Valley Indonesia?

Foto: Ilustrasi: Joshua Siringo Ringo/ Katadata
Silicon Valley di Amerika Serikat lahir berkat adanya ekosistem yang saling berkolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi. Ada sejumlah tantangan yang bakal dihadapi Indonesia untuk mewujudkan mimpi membangun Bukit Algoritma sebagai pusat industri teknologi seperti Silicon Valley.
Author's Photo
28 April 2021, 06.15

Mimpi Indonesia melakukan lompatan revolusi industri 4.0 ingin diwujudkan dengan membangun Bukit Algoritma. Mega proyek infrastruktur senilai Rp 18 triliun di Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat itu diangankan oleh para penggagasnya sebagai Silicon Valley versi Indonesia.

Silicon Valley di Amerika Serikat adalah episentrum teknologi dunia saat ini. Perusahaan-perusahaan teknologi, seperti Facebook, Google, Apple, Twitter, serta berbagai perusahaan rintisan (startup) memiliki kantor pusat di sana. Ada sejarah panjang lahir dan perkembangan Silicon Valley hingga saat ini.

Mengutip SVNJ Working Paper (2015), Silicon Valley lahir dari simbiosis mutualisme antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah.

Sederhananya, pemerintah dan industri menyumbang dana guna melakukan penelitian besar di universitas. Jika riset berhasil, maka teknologi dan penemuan kemudian dipatenkan. Setelah itu properti intelektual tersebut akan dikomersialkan, sehingga memberi pendapatan bagi universitas.

Akankah Bukit Algoritma menjadi pusat riset sekaligus industri teknologi digital di Indonesia? Ada sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia. Tentunya hal ini lebih dari sekadar membangun infrastruktur Bukit Algoritma. 

Rendah Dukungan Riset

Persoalan utama yang bakal dihadapi Indonesia adalah riset. Persoalannya, dukungan dana untuk melakukan penelitian dan pengembangan (research and development/ R&D) di Indonesia termasuk rendah.

Data UNESCO Institute for Statistics (UIS) menyebutkan, alokasi anggaran R&D Indonesia hanya 0,22% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sekitar US$ 7,05 miliar pada 2018. Anggaran Indonesia terpaut jauh dari Korea Selatan yang mengalokasikan sebesar 4,5% PDB sebesar US$ 98,45 miliar. Sementara Singapura mengalokasikan 1,9% PDB sebesar US$ 10,26 miliar pada 2017.

Selain rendah, alokasi anggaran riset Indonesia tersebar di 52 kementerian/ lembaga (K/L). Hal ini, seperti diakui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebabkan kegiatan riset cenderung tidak memiliki fokus. Dana yang yang benar-benar digunakan untuk kegiatan riset pun terbatas.

“Jika (dana riset) dikelola oleh K/L yang mindset-nya hanya birokratis, maka anggaran yang besar tidak mencerminkan kemampuan dan kualitas untuk bisa menghasilkan riset,” ujarnya seperti dikutip dari laman Kementerian Keuangan.

Rendahnya anggaran turut berdampak pada jumlah peneliti. Berdasarkan data UNESCO, Indonesia rata-rata hanya memiliki 216 peneliti per satu juta populasi. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu yang terendah di Asia.

Kapasitas riset yang rendah juga terlihat dari kualitas perguruan tinggi. Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan QS, perguruan tinggi Indonesia tidak ada yang masuk dalam 100 besar dunia. Universitas Gadjah Mada (UGM) hanya berada di peringkat 254 pada 2021. Sedangkan Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) masing-masing di posisi 305 dan 313.

Salah satu indikator penilaian QS adalah kualitas riset di masing-masing perguruan tinggi yang dilihat dari tingkat sitasi hasil riset akademisinya. Rata-rata skor sitasi fakultas di tiga perguruan tinggi terbaik Indonesia itu hanya 2,6 poin. Skor tersebut terpaut jauh dari rata-rata skor 10 universitas terbaik dunia yang sebesar 86,3 poin. Bahkan skor Indonesia belum sebanding dengan rata-rata skor 10 universitas terbaik Asia yang nilainya 66,5 poin.

Dari kedua indikator ini, Indonesia menghadapi tantangan yang besar untuk memperbaiki iklim riset. Apalagi pemerintah menghapus Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan meleburkannya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Yanuar Nugroho, penasihat Centre for Innovation Policy & Governance (CIPG) berpendapat, peleburan tersebut berpotensi menimbulkan masalah. Persoalannya, kata dia, ada perbedaan filosofi antara penelitian dan pendidikan. Penelitian adalah pendampingan untuk membangun kemampuan berpikir, menelisik, dan membangun penjelasan.

“Artinya urusan riset. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi lebih dari sekadar urusan anggaran, laboratorium, dan publikasi jurnal.” Katanya seperti dikutip dari Katadata.co.id.

Sementara filosofi pendidikan adalah pendampingan untuk pembentukan selera, hasrat, dan kebiasaan yang lebih dari sekadar urusan kurikulum, buku, dan guru. Sehingga, menurutnya, kedua urusan tersebut semestinya ditangani oleh lembaga terpisah.

Lebih lanjut, Yanuar menilai, pembubaran Kemenristek menyebabkan arah pengembangan riset di tanah air menjadi tidak jelas. Apalagi pembubaran Kemenristek karena hanya ingin memberi ruang bagi kementerian investasi. Riset seolah tidak menjadi prioritas, karena karpet merah hanya digelar untuk investasi karena dianggap kunci untuk mengejar kemajuan ekonomi.

“Padahal riset dan inovasi merupakan kunci kemajuan di masa depan,” tuturnya dalam "Tantangan Kelola Riset dan Inovasi" yang dimuat di harian Kompas, 7 Agustus 2020.

Pembubaran Kemenristek seolah ironi dengan keinginan Indonesia mewujudkan visi Indonesia 2045. Salah satu visi tersebut menjadi pemimpin dunia dengan ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi. “Kunci membangun ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, dimulai dari memberi ruang bagi ilmuwan untuk berkarya, mendorong pengembangan dan komersialisasi hasil riset,” ujarnya.

Made with Flourish

Kolaborasi Kampus dan Industri

Peran swasta dalam menyokong kegiatan riset di tanah air masih rendah. Berbeda dengan di Singapura atau Amerika Serikat, alokasi anggaran terbesar digelontorkan oleh sektor bisnis dan perguruan tinggi.

Universitas-universitas yang berada di Silicon Valley tak bergerak sendiri. Mereka dapat berkembang karena adanya kerja sama antara pemerintah dan korporasi. Sebagai contoh, Stanford University memiliki sejumlah program yang berafiliasi dengan korporasi, seperti bisnis, ilmu bumi, pendidikan, teknik, humaniora, hukum, dan farmasi. 

Dalam program ini, korporasi dapat mengirimkan sejumlah peneliti ke laboratorium universitas. Kondisi ini memberi akses korporasi untuk memberikan peluang rekrutmen. Sebaliknya para peneliti bisa makin bereksplorasi pada area penelitiannya sembari terus menarik sponsor.

Sementara anggaran R&D pemerintah dialokasikan melalui beberapa agensi dengan evaluasi ketat dari para peneliti dan pihak non-pemerintah. Proposal-proposal penelitian dipilih melalui seleksi ketat, sehingga terciptanya unsur kompetisi untuk mendapatkan pendanaan. 

Ekosistem Bisnis dan Pasar Talenta Digital

Ekosistem bisnis AS telah menciptakan pasar besar talenta digital di Silicon Valley. Hal ini mendorong imigran digital dari seluruh dunia bersaing untuk bekerja maupun studi di kawasan tersebut.

Menurut SVNJ Working Paper, pertumbuhan pasar tenaga kerja di Santa Clara dan San Mateo Counties, serta San Francisco di mana Silicon Valley berada terus tumbuh. Pasar tenaga kerja di kedua wilayah tersebut naik 3,9% dan 10,1% sejak kuartal II-2007 hingga 2013.

Di sisi lain, dalam laporan riset McKinsey dan Bank Dunia, Indonesia kekurangan sembilan juta tenaga digital hingga 2030. Setidaknya butuh 600 ribu pekerja digital setiap tahun. Pada kenyataannya, mayoritas penduduk Indonesia saat ini bekerja di bidang informal. Jumlahnya bahkan meningkat dalam setahun terakhir dari 55,9% pada Agustus 2019 menjadi 60,5% pada 2020.

Sementara jika dilihat berdasarkan lapangan pekerjaannya, masyarakat Indonesia masih berkecimpung di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (29,8%) per Agustus 2020. Mereka yang bekerja di sektor informasi dan komunikasi hanya 0,7%.

Kondisi tersebut menunjukkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran talenta digital di Indonesia. Pemerintah pun masih mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan melakukan beragam pelatihan digital sejak 2018. Meski demikian, upaya tersebut belum menutup permintaan pasar di industri teknologi dan informasi.

Kesenjangan Digital

Pembangunan ekosistem berbasis teknologi perlu menyelesaikan berbagai persoalan yang mendasar lainnya, seperti kesenjangan digital antara daerah. Data Kementerian Komunikasi dan informatika, terdapat 12.548 desa yang belum dialiri internet berjaringan 4G. Sebanyak 9.113 desa di antaranya berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Meski sekitar 73,7% populasi telah terjangkau internet, tapi tingkat penetrasi ternyata tak berbanding lurus dengan kecepatan internet. Kecepatan internet di Indonesia bahkan menjadi yang terendah di Asia Tenggara. Posisinya tepat di bawah Myanmar dan Kamboja. Rata-rata kecepatan unduhan internet seluler Indonesia hanya 17,74 megabit per second (Mbps). Pencapaiannya kontras dengan rata-rata kecepatan global yang mencapai 48,4 Mbps.

Indonesia menghadapi banyak persoalan mendasar terkait akses dan koneksi internet, sehingga berpotensi menghambat perkembangan teknologi. Artinya, banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan sembari membangun Bukit Algoritma. Kalau tidak, keinginan membangun Silicon Valley hanya sekadar mimpi. 

 

 

Editor: Aria W. Yudhistira