Penjualan Aset Panas Bumi, Arcandra Dianggap Memihak Chevron

Chevron memosisikan sebagai pemerintah dengan memproses pergantian operator. Padahal jika mengacu Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981, hal itu kewenangan pemerintah (KESDM)
Arnold Sirait
4 Januari 2017, 17:37
Arcandra Tahar
Katadata

Pernyataan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengenai penjualan aset Chevron di wilayah kerja panas bumi Darajat dan Salak adalah aksi korporasi biasa, mulai menuai kritik. Kali ini kritik datang dari Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI).

Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi (ADPPI) Hasanuddin mengatakan dengan pernyataan tersebut, Arcandra Tahar tidak berpihak pada pemerintah sebagai regulator dan pemilik aset kedua lapang panas bumi PLTP Darajat dan PLTP Salak. Bahkan “cenderung memihak pada kepentingan Chevron Corporation,” kata dia kepada Katadata, Rabu (4/1).

(Baca: Arcandra Anggap Penjualan Aset Chevron Hanya Aksi Korporasi Biasa)

Menurut Hasanuddin, tindakan Chevron Corporation menjual hak kelola di dua wilayah kerja melalui anak perusahaannya CGI-CGS. Ltd itu bukan hanya aksi korporasi biasa, tapi luar biasa. Karena Chevron memosisikan sebagai pemerintah dengan memproses pergantian operator. Padahal jika mengacu Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981, hal itu kewenangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM.

Advertisement

Proses penjualan aset ini merupakan sesuatu yang khusus karena hak kelola Chevron merupakan hasil dari regulasi Kontrak Operasi Bersama (KOB). Artinya, tindakan divestasi bisa berakibat pergantian operator.

Grafik: 10 PLTP Terbesar Dunia (2016)
10 PLTP Terbesar Dunia (2016)

Untuk itu, pemerintah harus terlibat sejak dari awal, yakni dengan membuat peraturan setingkat Peraturan Menteri yang sampai saat ini belum ada. “Pengaturan ini penting, karena hak kelola atau operator PLTP dari produk regulasi KOB tidak hanya PLTP Darajat dan Salak,” ujar Hasanuddin. (Baca: Lelang Hak Kelola Panas Bumi Chevron Berpotensi Rugikan Negara)

Hingga kini Arcandra Tahar belum berkomentar mengenai hal tersebut. Dia belum merespon pesan singkat yang disampaikan Katadata melalui aplikasi Whatsapp, Rabu (4/1).

Di sisi lain, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan proses tersebut tidak memerlukan ada payung hukum lagi seperti Keputusan Menteri, karena tidak mengubah KOB. “Proses tersebut menurut kami telah sesuai aturan, artinya diperbolehkan sebagai aksi korporasi,” kata dia kepada Katadata, Rabu (4/1).

Namun, menurut Rida, proses jual beli aset tersebut  harus mendapat persetujuan Pertamina dan Menteri ESDM. Hingga saat ini Chevron belum melaporkan mengenai proses penjualan dua aset tersebut ke Star Energy. (Baca: Chevron Perlu Laporkan Hasil Penjualan Asetnya ke Menteri ESDM)

Manajemen Chevron belum berkomentar terkait belum adanya laporan penjualan aset panas bumi Darajat dan Salak kepada Menteri ESDM. Sampai berita diturunkan, Senior Vice President Strategic Business Support Chevron Yanto Sianipar belum menjawab pesan singkat yang disampaikan Katadata melalui aplikasi Whatsapp, Rabu (4/1).

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait