Siapa Untung dari Rencana Masuknya Swasta ke Bisnis Transmisi Listrik?
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan penyaluran listrik saat ini memang belum dilakukan secara optimal dan proporsional. Hal ini terlihat dari indikator seringnya pemadaman listrik di beberapa daerah di Indonesia.
Rencana masuknya swasta dalam bisnis transmisi harapannya dapat menyelesaikan defisit listrik tersebut. Yang penting, skema bisnisnya harus sesuai. Artinya, tanpa skema subsidi pemerintah, harga listrik dari transmisi swasta akan lebih tinggi daripada milik PLN. “Harga keekonomian yang dijual ke konsumen berpotensi mendorong margin lebih tinggi,” ujarnya.
Penentuan lokasi juga menjadi penting untuk menarik investasi. Jangan sampai swasta hanya masuk ke daerah strategis, sementara PLN mengerjakan yang lebih rumit dan malah merugi.
Di sisi lain, skema transmisi dikerjakan swasta akan menekan biaya pokok penyediaan listrik. Komponen inilah yang kerap memicu ongkos produksi listrik menjadi mahal. Apalagi di saat bersamaan pemerintah juga tengah mengejar target pembangunan pembangkit listrik. “Integrasi transmisi bisa sedikit meringankan beban PLN,” kata Yusuf.
Bisnis Transmisi Tidak Menarik Investasi
Pengamat energi Fahmi Radhi menilai masuknya swasta ke transmisi memang dapat mengurangi beban PLN dalam pasokan listrik. Target elektrifikasi 100% Indonesia dapat tercapai. Namun, ada potensi peran PLN, sebagai satu-satunya BUMN yang menyediakan listrik, akan terpangkas.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat perlu dasar hukum yang jelas untuk memasukkan swasta dalam proyek transmisi. Terutama yang terintegrasi dengan pembangkit dan distribusi.
Selama ini bisnis transmisi tidak menarik karena investasinya besar, marginnya kecil, dan pengembalian modalnya lama. Bahkan bagi PLN pun bisnis ini tidak atraktif.
Di sisi lain, hingga sekarang belum jelas juga apakah swasta nantinya hanya membangun transmisi atau ikut mengelola. "Kalau mengelola, bagaimana pengaturannya? Berapa besar margin yang diberikan, berapa lama waktunya, dan pengaturan-pengaturan lainnya," ucapnya.
Daripada berwacana, pemerintah seharusnya keluar dengan pengaturan bisnis model kelistrikan. Ia pun mengacu pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.
Pada ayat 2 berbunyi, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara terintegrasi. Lalu, di ayat 3 tertulis, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha.
Sebagai informasi, pandemi Covid-19 telah membuat keuangan PLN tertekan seiring dengan rendahnya penyerapan listrik. Konsumsi listrik pada 2020 tidak turun, tapi cenderung flat atau datar.
Direktur Perencanaan Korporat PLN Muhammad Ikbal Nur sebelumnya mengatakan kebutuhan listrik selama 2020 cenderung tidak mengalami pertumbuhan dan juga tidak menurun. Bahkan pasokan listrik 63 gigawatt (GW) yang dimiliki PLN dan swasta masih mencukupi kebutuhan listrik di 2020.
Kegiatan dan investasi PLN terus berlanjut. Termasuk di dalamnya penambahan jumlah pembangkit listrik, pembangunan transmisi, dan pembangunan fasilitas gardu induk. Ada pula sambungan listrik ke rumah pelanggan yang saat ini mencapai lebih dari tiga juta konsumen. "Pada 2020 (konsumen PLN) naik menjadi 79 juta pelanggan," ucapnya.
Ia berharap dengan kehadiran vaksin Covid-19 maka pandemi pun dapat segera berakhir. Lalu, perekonomian bisa tumbuh mencapai 4% sampai 5% sesuai dengan target pemerintah.
