Aturan Sudah Ada, Pemanfaatan Jaringan Listrik Bersama Belum Berjalan
Rapat koordinasi ini diikuti oleh Direktur Perencanaan Korporat PLN, perwakilan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, perwakilan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, serta perwakilan PLN regional.
“Kami akan meninjau sudah sampai mana kesiapan stakeholder terhadap implementasi power wheeling yang sudah diatur dalam permen ESDM,” ungkap Asisten Deputi (Asdep) Energi, Ridha Yasser, selaku pemimpin rapat, seperti dikutip dari laman resmi dari maritim.go.id.
Menurut Ridha melalui rapat koordinasi ini, selanjutnya akan dipertimbangkan juga kemungkinan skema open access terhadap sistem transmisi bila akan diperlukan. Ini bisa memfasilitasi minat investasi berskala besar, terutama yang juga mensyaratkan pemanfaatan energi terbarukan berskala besar.
“Yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini adalah investasi tersebut akan mendorong pencapaian target 23% EBT dalam bauran energi nasional pada tahun 2025,” kata Ridha.
Dia pun meminta agar seluruh regional PLN dapat memandang peluang ini sebagai kesempatan. Khususnya untuk meningkatkan dan memperkuat sistem yang ada dengan menawarkan paket-paket investasi pengembangan pembangkit energi terbarukan yang siap terintegrasi dengan jaringan transmisi.
Sekaligus memanfaatkan skema power wheeling yang akan dikaji lebih dalam untuk menerapkan regulasi dan grid-code yang lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, diharapkan industri sebagai konsumen energi listrik dapat menikmati tarif energi yang lebih efektif dan bersaing. Sehingga industri bisa menghasilkan produk dengan biaya kompetitif secara regional maupun global.
