Konversi PLTD PLN ke Gas akan Bebani PGN, Apa Solusinya?
Dengan demikian, meski ada potensi kerugian dari program konversi ini, diharapkan bisa mengambil laba dari pos lain untuk menutupi pos yang mengalami kerugian. Opsi kedua, menurut Rendy, adalah menggunakan energi alternatif.
"Penggunaan EBT perlu dimasukan dalam opsi konversi ini. Opsi satu dan kedua bisa dipilih pemerintah selama masa tunggu mendorong masuknya investasi EBT yang kemudian bisa digunakan untuk program konversi," ujarnya.
Di samping itu, pemerintah juga bisa mendorong penggunaan PMN kepada PGN untuk program diversifikasi tersebut. Meskipun menurut dia hal ini tidak menguntungkan karena akan melibatkan APBN yang saat ini telah menanggung beban belanja yang tidak sedikit.
Proyek Konversi Tetap Jalan
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nurhayatin Finahari memastikan program konversi 52 PLTD milik PLN masih berjalan sesuai rencana.
"Masih on going. Detailnya PLN yang update. Sejauh ini tidak ada masalah berkaitan dengan hitung-hitungan keekonomian harga gas bumi. Setahu saya tidak ada hambatan," katanya.
Kepala Divisi Monetisasi Minyak & Gas SKK Migas, Agus Budiyanto, mengatakan realisasi program konversi ini akan meringankan keuangan PLN dengan adanya penghematan dari penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang diganti dengan gas dari PGN.
Namun di saat yang sama, keuangan PGN akan terbebani karena harga gas yang dipatok pemerintah. "Pembatasan harga (gas) ini yang agak rancu. Kepemilikan publik di PGN cukup besar yang berorientasi profit. Ini berbenturan, karena penugasan itu menggerus profit," ujar dia beberapa waktu lalu, Kamis (26/8).
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan sulit membahas keekonomian proyek ini ketika harga gas sudah dikunci, sedangkan harga gas di hulu sudah relatif tinggi.
Menurut dia proyek tersebut harus dilihat secara ekonomi makro terkait konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas. Beberapa variabel harus ditambahkan, misalnya potensi penurunan impor BBM dengan adanya gasifikasi PLTD. "Jadi anggaran fiskal lebih baik, subsidi listrik lebih murah. Kalau hanya B-to-B, hitungan ini tidak muncul,” ujarnya.
