Berkah Kenaikan Harga Energi Tak Cukup Menambal Beban Subsidi BBM

Muhamad Fajar Riyandanu
25 April 2022, 17:03
bbm, subsidi, harga energi, harga minyak, harga bbm, pertalite, harga lpg
ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Petugas memeriksa kondisi tabung gas elpiji tiga kilogram saat pengisian elpiji ke dalam tabung di Depot LPG Pertamina Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/1/2020).

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan pemerintah selalu berdalih bahwa kenaikkan harga minyak dunia yang mencapai di atas US$ 100 per barrel menjadi alasan utama untuk menaikkan harga BBM.

Fahmy menambahkan, pemerintah selalu mengatakan apabila harga BBM tidak dinaikkan maka beban subsidi akan menjebolkan APBN. Namun di sisi lain, pemerintah hampir tidak pernah menyebut bahwa kenaikkan harga minyak dunia itu secara simultan juga akan menaikkan pendapatan migas negara.

“Kalau PNBP migas masih belum mencukupi untuk menambal subsidi, pemerintah bisa menggunakan pendapatan windfall dari batu bara,” kata Fahmy kepada Katadata.co.id Senin (25/4).

Fahmi menilai, pendapatan dari PNBP migas dan windfall batu bara semestinya mencukupi untuk tetap memberikan subsidi dan mencegah kenaikkan harga BBM.

Hal serupa juga dikatakan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Ia menyebut, pemerintah bisa menahan selisih harga keekonomian LPG 3 kg melalui mekanisme subsidi silang hasil windfall penerimaan negara dari ekspor minerba dan perkebunan.

Berdasarkan simulasi kenaikan harga minyak mentah, diproyeksi pemerintah sedang alami lonjakan pendapatan pajak dan PNBP sekitar Rp 100 triliun. Lebih lanjut, kata Bhima, jika defisit kembali bengkak karena subsidi energi, maka efisiensi belanja pemerintah dan penundaan mega proyek seperti IKN juga wajib dilakukan.

“Sebagai bayangan IKN menurut Bappenas butuh setidaknya Rp 468 triliun dan 53,3% akan diambil dari APBN hingga 2024. Tidak ada jalan lain karena urgensi saat ini adalah stabilitas harga pangan dan energi bukan pemindahan gedung pemerintahan,” kata Bhima beberapa waktu lalu, Kamis (14/4).

Bhima berharap, wacana naiknya harga komoditas energi bersubsidi segera dihentikan. Pasalnya, kenaikan satu jenis yang diatur pemerintah seperti LPG 3 kg berisiko terhadap daya beli 40% kelompok pengeluaran terbawah sangat besar.

“Inflasi diperkirakan tembus 5% di 2022 apabila pemerintah bersikeras naikan harga Pertalite dan LPG 3 kg secara bersamaan,” ujarnya.

Halaman:
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...