Luhut: Harga BBM Harus Naik Sebab Harga Minyak Dunia Masih Tinggi

Muhamad Fajar Riyandanu
30 Agustus 2022, 13:03
harga bbm, harga minyak, subsidi bbm, bbm
ANTARA FOTO/Budi Prasetiyo/wsj.
Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pramuka, Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan Rp 9,6 triliun untuk bantuan subsidi upah bagi 16 juta pekerja. Pemerintah juga menyiapkan dana senilai Rp 2,17 triliun untuk subsidi sektor transportasi ojek, angkutan umum dan nelayan.

Kebijakan ini bakal dieksekusi oleh masing-masing pemerintah daerah. Dana tersebut diperoleh dari anggaran daerah yang dipangkas 2% dari dana transfer umum (DTU) yang terdiri atas dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).

Subsidi BBM Harus Dialihkan Untuk Pendidikan dan Kesehatan

Pakar Ekonomi Faisal Basri merasa sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi kian kuat karena pemerintah bakal menyalurkan bantalan sosial. Bantuan sosial itu diharap bisa memasifkan roda perputaran ekonomi nasional.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini juga menyarankan kepada pemerintah untuk mulai berani menghapus subsidi BBM. Selain berdampak buruk pada beban negara, subsidi BBM juga berperan dalam peningkatan emisi karbon.

Menurutnya, subsidi BBM bisa dialihkan ke subsidi pendidikan dan kesehatan yang menyasar langsung ke masyarakat rentan.

"Idenya jangan memanfaatkan windfall PNBP dari seluruh komoditi yang kurang dari Rp 200 triliun itu untuk subsidi BBM. Jangan takut naikkan harga," kata Faisal, Senin (29/8).

Dia menjelaskan, anjloknya kuota BBM bersubsidi disebabkan karena pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat kelas menengah yang mayoritas memiliki mobil. Sejak Januari hingga Juli 2022, penjualan mobil naik 20% dibanding penjualan pada waktu yang sama di tahun sebelumnya.

"Adanya konsep kuota karena ada pengaturan harga. Jadi, yang bikin langka itu ya pemerintah sendiri," jelasnya. "Alokasi subsidi energi yang besar bisa dipindah ke sektor yang lebih produktif dan tepat sasaran."

Misalnya, pemerintah selama 6 bulan membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada para pengemudi yang membeli suku cadang. Dia juga meminta penyaluran Pertalite dibatasi dengan digitalisasi. "Bebas PPN, lalu diskon jalan tol. Itu lebih efektif," tukas Faisal.

Halaman:
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...