PLN Minta Regulasi Penyaluran Biomassa untuk PLTU Tiru DMO Batu Bara
Penggunaan biomassa sebagai campuran bahan bakar PLTU batu bara dinilai belum optimal seiring ketersediaan bahan baku yang terbatas. Pasokan biomassa sejauh ini umumnya masih berasal dari produk sampingan. Padahal, menurut Mamit, bahan baku biomassa idealnya berasal dari hasil hutan utama seperti pohon Kaliandra, Gamal, dan Jati Putih.
Lewat mekanisme DMO, perseroan berharap bisa memperoleh jaminan penyediaan biomassa di sektor hulu, hingga pengaturan PLN sebagai pembeli atas seluruh bahan baku atau offtaker di sisi hilir.
Produsen biomassa melihat harga yang tinggi di pasar luar negeri membuat mayoritas pelaku usaha lebih tertarik mengekspor produknya, ketimbang menjualnya kepada PLN sebagai campuran atau co-firing batu bara PLTU.
Perbedaan Harga
Ketua Umum Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI), Milton Pakpahan, mengatakan harga ekspor biomassa yang berlaku di pasar internasional menyentuh kisaran US$ 110 sampai US$ 120 per ton. Harga ini di luar pajak dan iuran yang akan menjadi pendapatan negara US$ 20 per ton.
Milton menjelaskan, komoditas biomassa berupa cangkang sawit untuk co-firing dengan nilai kalori setara batu bara 3.000 sampai 4.000 kcal per kg berada di level Rp 500 hingga Rp 1.000 per kg. Regulasi penjualan biomassa untuk pasar domestik co-firing PLTU PLN belum ada.
“Perbandingan harga ekspor dan co-firing bisa dua berbanding satu. Ini menjawab mengapa pemilik biomassa memilih ekspor," kata Milton lewat pesan singkat pada Jumat (5/5).
Adapun Kementerian ESDM sedang menyusun rancangan Peraturan Menteri (Permen) ESDM tentang Pemanfaatan Biomassa Sebagai Campuran Bahan Bakar pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Regulasi ini akan menjadi acuan dalam pemanfaatan biomassa untuk campuran atau co-firing batu bara PLTU.
