Pemerintah Diminta Cermati Dampak Bursa Karbon Terhadap Tarif Listrik
PLTU Batu Bara akan Berpartisipasi dalam Perdagangan Karbon
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara akan ikut berpartisipasi dalam perdagangan bursa karbon pada tahun ini. Perdagangan karbon itu akan menggunakan regulasi cap and trade.
“PLTU batu bara ini sedang jalan bursa karbonnya, dan targetnya tahun ini. Regulasinya cap and trade,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, saat ditemui awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/9).
Dengan demikian, PLTU batu bara dalam perdagangan karbonnya nanti harus menerapkan sistem cap and trade tersebut, di mana emisi karbon dioksida (CO2) untuk produksi listrik memiliki batas atas yang berbeda-beda sesuai kelas atau kapasitas pembangkit.
“Ada cap (batas atas) nya. Ini bicara tentang emisi CO2 untuk produksi listrik. Batasnya itu beda-beda, tergantung kapasitas pembangkitnya, karena ada beberapa kelas. Misalkan, batasnya 1,05 kilogram (kg) CO2/Kilowatt Hour (KwH), jika lebih dari itu, dia harus menurunkan,” ujar Dadan.
Kementerian ESDM akan terus mendorong perdagangan bursa karbon. Selain itu, Kementerian ESDM juga menargetkan perdagangan karbon tersebut bisa diperluas ke seluruh jenis pembangkit listrik tenaga fosil pada 2025.
Pelaksanaan perdagangan karbon diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri ESDM pada akhir Desember 2022.
Untuk diketahui, bursa karbon merupakan sebuah sistem yang mengatur pencatatan cadangan karbon, perdagangan karbon, dan status kepemilikan unit karbon.
