Anggota Komisi VII Nilai Freeport Tak Layak Dapat Perpanjangan Kontrak
"Masa pemerintah menutup mata dengan kinerja belepotan seperti ini, bahkan rela mengubah PP untuk sekedar memberi karpet merah bagi PTFI memperpanjang izin tambang mereka. Ini kan kebangetan," ujarnya.
Mulyanto menegaskan, jika pemerintah memberi perpanjangan relaksasi ekspor lagi menandakan bahwa pemerintah tidak memiliki marwah dan wibawa. “Terkesan didikte oleh PTFI untuk melanggar regulasi yang ada. Ini contoh yang tidak baik, betapa mudahnya regulasi yang ada dipermainkan oleh perusahaan," kata dia.
Oleh karena itu, menurut Mulyanto revisi PP tersebut hanya akal-akalan Pemerintah untuk mengamankan kepentingan PTFI.
"Saya mencurigai rencana revisi PP Minerba ini untuk mengakomodasi permintaan PTFI untuk bisa memperbarui izin usaha pertambangan mereka, meskipun waktunya tidak memenuhi ketentuan regulasi yang ada," kata Mulyanto.
Mulyanto menilai, jika pemerintah melakukan revisi PP tersebut maka akan merusak tatanan sistem pengelolaan minerba nasional secara jangka panjang. Dia mengatakan tidak ada urgensi untuk memberikan izin perpanjangan kepada PTFI secepatnya, terlebih dengan mengubah PP yang ada.
Mulyanto meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan soal perpanjangan izin ini kepada pemerintahan yang akan datang agar lebih objektif. "Ini jadinya terkesan Pemerintah ngebet ingin kejar tayang di akhir masa jabatannya," kata dia.
