Kemenko Ekonomi Khawatir Lockdown Jakarta Ganggu Distribusi Pangan
Oleh sebab itu, pemerintah daerah atau provinsi tidak boleh mengambil langkah sendiri-sendiri. "Sesuai dengan Undang-undang pembatasan wilayah menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat dalam hal ini adalah presiden," kata Tito kepada pers di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/3).
Tito menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, sebelum memutuskan melakukan lockdown ada 7 aspek yang harus diperhatikan, seperti efektivitas, tingkat epidemi, sampai pertimbangan sosial, budaya, ekonomi dan keamanan.
(Baca: Soroti Pemda dalam Tangani Corona, Jokowi: Jangan Perburuk Keadaan)
Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kebijakan lockdown tak boleh diambil pemerintah daerah. “Lockdown baik di tingkat nasional maupun daerah merupaan kebijakan pemerintah pusat,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin (16/3).
Jokowi menyatakan pemerintah pusat masih belum mau menggunakan kebijakan tersebut dalam menangani penyebaran virus covid-19. “Sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown,” kata dia.
Anies Baswedan pun menegaskan setiap upaya yang dilakukan Pemprov DKI akan selalu dikomunikasikan dengan Kemendagri. Komunikasi dengan pemerintah pusat juga akan dilakukan secara intensif agar pandemi corona tak semakin meluas.
"Kami selalu komunikasi rutin untuk memastikan langkah yang dilakukan dalam mengendalikan Covid-19 dijalankan dengan baik," kata Anies. (Baca: Jokowi: Pemerintah Pusat yang Putuskan soal Kebijakan Lockdown)
