Kelola Rp 120 T, Menteri Basuki dan KPK Bahas Strategi Cegah Korupsi

Image title
31 Januari 2020, 15:44
KPK, Pembangunan Infrastruktur, Kementerian PUPR, anggaran kementerian PUPR
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan keterangan pers seusai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Pengawalan untuk pencegahan korupsi ini dijelaskannya sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.

Adapun beberapa proyek infrastruktur yang tengah dikebut pengerjaannya yakni infrastruktur untuk penanggulangan banjir di ibu kota dan beberapa daerah lainnya. Selain itu, penyelesaian proyek pembangunan ruas tol di pulau Jawa dan Sumatera.

(Baca: Capai 40%, Pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika Rampung Oktober 2020)

Sejauh ini, Menteri Basuki dilaporkan telah menandatangani sekitar 1.300 kontrak kerja proyek nasional untuk tahun anggaran 2020. Saat seremonial penandatanganan kontrak kerja tersebut beberapa hari lalu, Presiden Jokowi mengingatkan agar lelang proyek pemerintah dilaksanakan sedini mungkin.

Ia berharap, dengan lelang proyek yang sedini mungkin, pengerjaan proyek dapat dimulai sejak awal tahun sehingga kualitas proyek yang dikerjakan menjadi baik.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...